Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, pada hari Jumat (10/7/2026). (Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memasuki tahapan krusial dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026. Setelah berhasil menembus lima besar nasional, Balikpapan kini menghadapi penilaian tahap kedua yang tidak hanya menguji dokumen dan presentasi pemerintah, tetapi juga membuktikan apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Penilaian dilakukan secara virtual oleh tim Kementerian PPN/Bappenas di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (9/7/2026).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan tim penilai mengevaluasi secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga implementasi program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini merupakan tahap kedua. Dari lima besar nanti akan dipilih menjadi tiga besar, kemudian dilakukan penilaian lanjutan untuk menentukan kota terbaik dalam pembangunan daerah di Indonesia," katanya, pada hari Jumat (10/7/2026).

Menurut Bagus, seluruh aspek pembangunan menjadi perhatian tim penilai, mulai dari transformasi birokrasi, penguatan ekonomi kreatif, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, hingga komitmen terhadap kota ramah anak dan penyandang disabilitas.

Sebelum sesi wawancara berlangsung, seluruh data pendukung telah lebih dahulu dikirim kepada tim penilai. Dalam tahap ini, pemerintah diminta menjelaskan secara rinci berbagai capaian sekaligus menjawab pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program.

"Alhamdulillah seluruh pertanyaan dapat kami jawab. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan ekspektasi tim penilai sehingga nilai Balikpapan semakin baik," ujarnya.

Namun, tantangan sesungguhnya justru berada pada tahapan berikutnya. Tim penilai juga meminta keterangan dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan, komunitas pengelola sampah hingga DPRD.

Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program yang dipaparkan pemerintah benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Mereka akan meng-cross check apakah yang kami sampaikan sesuai dengan fakta di lapangan. Karena itu kami tidak pernah melebih-lebihkan informasi dan sejak awal seluruh pemangku kepentingan kami libatkan dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan," jelas Bagus.

Dalam penilaian tersebut, Balikpapan mengandalkan sejumlah program unggulan. Di sektor pendidikan, pemerintah memberikan dukungan kepada 15 SMP swasta melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), subsidi biaya pendidikan, hingga pembagian seragam sekolah gratis sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.

Sementara di bidang lingkungan, pengelolaan sampah menjadi salah satu kekuatan Balikpapan. Kota ini telah meraih predikat pengelolaan sampah terbaik kedua di Indonesia dan tengah mengembangkan kawasan pengolahan kompos yang diproyeksikan menjadi model bagi kelurahan lainnya.

Meski menghadapi tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Bagus memastikan program-program prioritas tetap menjadi fokus pemerintah. Menurutnya, belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diprioritaskan agar pembangunan tetap berkelanjutan.

"Kami optimistis program-program yang dijalankan mampu menunjukkan bahwa pembangunan di Balikpapan tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," terangnya. (Las)