Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, Rabu (1/7/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menegaskan percepatan serapan anggaran menjadi salah satu fokus utama yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan menyusul posisi serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di zona merah.

Ia mengatakan, selain mempercepat realisasi anggaran, Diskominfo Kaltim juga akan memprioritaskan pelaksanaan sejumlah program kerja dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Program-program tersebut diarahkan agar mendukung kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Program Gratispol.

"Yang pertama adalah percepatan serapan anggaran karena kita masih berada di zona merah. Kami melihat apa saja yang bisa diakselerasi. Kemudian kami juga memprioritaskan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, terutama yang mendukung Program Gratispol," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, prioritas tersebut meliputi penguatan bidang komunikasi publik, digitalisasi, pembangunan infrastruktur digital, serta pengelolaan data dan statistik.
Di tengah kondisi fiskal yang dinilai cukup menantang, dirinya menyebut kolaborasi menjadi strategi utama agar berbagai program tetap dapat berjalan secara optimal.

Menurutnya, Diskominfo Kaltim akan menjajaki sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital agar memanfaatkan program bantuan internet gratis, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kalau memungkinkan, kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat karena ada bantuan internet gratis untuk daerah 3T. Nanti bisa saling mengisi dengan program yang ada di kabupaten dan kota," katanya.

Dirinya menambahkan, sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Timur juga telah memiliki program penyediaan internet gratis, seperti di Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting agar cakupan layanan internet dapat semakin luas.

Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang baru agar segera mempercepat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, kemitraan dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan swasta, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) perlu segera diperkuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas gubernur.

"Kerja sama dengan para stakeholder perlu segera dipercepat, terutama untuk mendukung program prioritas gubernur dalam pengembangan desa, wisata, dan budaya. Harapannya, kerja sama tersebut bisa direalisasikan pada tahun ini," tutupnya. (*Yud)