Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, Jumat (19/6/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Di tengah gelombang pensiun dan minimnya penambahan guru baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memilih mengandalkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat, sementara jumlah guru yang tersedia justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, selama hampir satu dekade terakhir, penambahan guru melalui jalur rekrutmen resmi belum mampu mengimbangi jumlah tenaga pendidik yang keluar dari sistem akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya.

“Setiap tahun kami mengusulkan kebutuhan guru. Tetapi dalam hampir 10 tahun terakhir tidak ada penambahan guru yang signifikan, sementara banyak guru yang pensiun, pindah tugas, maupun meninggal dunia. Akibatnya, jumlah guru terus berkurang,” ujarnya, pada hari Jumat, 19 Juni 2026.

Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan tenaga pengajar di sejumlah sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkot Balikpapan merekrut ratusan guru melalui skema PJLP. Hingga awal 2025, sekitar 400 guru PJLP telah ditempatkan di berbagai sekolah, kemudian ditambah sekitar 240 orang pada tahap berikutnya.

Langkah tersebut dinilai efektif menutupi kekurangan tenaga pendidik yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 700 orang. “Alhamdulillah, seluruh guru PJLP yang direkrut sudah aktif mengajar di sekolah masing-masing, sehingga kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi,” kata Irfan.

Ia menjelaskan, keberadaan guru PJLP menjadi solusi jangka pendek yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan, terutama saat kebutuhan guru belum dapat dipenuhi melalui formasi ASN.

Irfan juga menyoroti persepsi masyarakat yang menganggap pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) otomatis menambah jumlah guru.

Menurutnya, sebagian besar guru PPPK yang diangkat pemerintah merupakan tenaga honorer dan NABAN yang sebelumnya sudah mengajar di sekolah-sekolah Balikpapan.

“Sebanyak 2.233 guru PPPK dan PPPK paruh waktu yang ada saat ini sebenarnya bukan penambahan guru baru. Mereka adalah tenaga pendidik yang sebelumnya sudah mengajar, hanya statusnya berubah menjadi PPPK,” jelasnya.

Kebutuhan tenaga pengajar baru tetap menjadi persoalan yang harus diatasi melalui kebijakan rekrutmen yang berkelanjutan.

Dalam proses rekrutmen guru PJLP, Dinas Pendidikan juga memberikan afirmasi bagi warga Balikpapan. Pelamar asal Balikpapan yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kualifikasi pendidikan yang linear mendapatkan tambahan nilai dalam seleksi.

Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal tanpa mengurangi kualitas proses seleksi.

“Rekrutmen tetap terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, tetapi pelamar asal Balikpapan mendapat tambahan nilai 50 poin pada tes CAT jika memenuhi syarat yang ditentukan,” ujarnya.

Selain kekurangan tenaga pengajar saat ini, Dinas Pendidikan juga mulai mengantisipasi tantangan jangka panjang berupa menurunnya minat generasi muda untuk mengambil jurusan pendidikan atau keguruan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Disdik Balikpapan menjalin kerja sama dengan Universitas Balikpapan guna menyiapkan lulusan yang dapat mengisi kebutuhan tenaga pendidik di masa mendatang.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan regenerasi guru sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas.

Meski kebutuhan guru saat ini relatif dapat dipenuhi melalui skema PJLP, Pemkot Balikpapan tetap mendorong pemerintah pusat membuka formasi ASN dan PNS yang lebih besar untuk sektor pendidikan.

Usulan tersebut telah disampaikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara.

“Untuk jangka pendek kebutuhan guru bisa dipenuhi melalui PJLP. Namun untuk keberlanjutan pendidikan dan regenerasi kepala sekolah ke depan, kami tetap membutuhkan penambahan guru ASN,” tegas Irfan.

Berbagai langkah tersebut, Pemkot Balikpapan berharap kualitas pendidikan tetap terjaga meski menghadapi tantangan berkurangnya jumlah guru.

Di tengah pertumbuhan jumlah peserta didik dan kebutuhan layanan pendidikan yang terus meningkat, keberadaan tenaga pengajar yang memadai menjadi kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Balikpapan. (Las)