Kepala Bagian (Kabag) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Yusdiansyah. Kamis, (21/5/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Selain membahas kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD juga menilai pemanfaatan aset daerah harus mampu menciptakan dampak ekonomi dan ruang kreatif bagi masyarakat, khususnya anak muda.

Pemanfaatan aset daerah menjadi perhatian, karena sejumlah aset pemerintah dinilai belum dikelola secara optimal, dan belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan target peningkatan PAD, dengan kebutuhan membuka ruang usaha, aktivitas kreatif, dan pemberdayaan pelaku UMKM lokal.

Kepala Bagian (Kabag) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Yusdiansyah, menjelaskan pengelolaan kawasan Teras Samarinda saat ini telah diserahkan kepada Perumda Varia Niaga, melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO).

“Untuk Teras sendiri terkait pengelolaannya, kita sudah serahkan ke Varia Niaga selaku partner kerja, dalam hal ini perusahaan daerah yang diberikan tugas oleh Kota Samarinda dalam pengelolaan di sana,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menyebutkan bahwa, mekanisme pengelolaan telah dituangkan dalam perjanjian KSO, termasuk kemungkinan revisi terhadap item operasional yang sebelumnya telah disepakati.

“Terkait adanya kegiatan-kegiatan di luar daripada yang sudah dikerjasamakan, mereka sudah mengajukan permohonan untuk revisi terkait item-item yang diserahkan operasionalnya,” katanya.

Yusdiansyah juga mengungkapkan, progres pembangunan Teras Samarinda Segmen II hampir rampung.

“Untuk Teras 2 itu sekarang sudah hampir progres 100 persen, tapi lebih tepatnya nanti pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menejelaskannya,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, konsep operasional kawasan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut, setelah pembangunan selesai.

“Kita lihat nanti konsep di sana seperti apa dulu. Apakah hanya ruang terbuka hijau, perdagangan, atau kuliner. Setelah selesai baru ditentukan modul pengelolaannya,” jelasnya.

Terkait wahana jetski yang sempat menjadi perhatian publik, Yusdiansyah memastikan operasionalnya juga berada di bawah pengelolaan Varia Niaga.

“Secara umum kawasan itu operasionalnya kita serahkan ke Varia Niaga. Konsep apa yang dibuat Varia Niaga, mungkin kuliner temporer habis jetski, itu bagian daripada yang kami serahkan untuk operasionalnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti kontribusi PAD yang disetor Varia Niaga pada 2025, yang dikatakan mencapai angka Rp500 juta. Namun, ia mempertanyakan sumber pendapatan tersebut.

“Logika saya, kalau dana Rp10 miliar itu didepositokan saja dengan bunga 6,5 persen per tahun, dapat Rp650 juta tanpa ngapa-ngapain. Pertanyaannya, PAD itu dari laba usaha atau cuma bunga deposito?,” ujarnya.

Ia mengaku, akan memanggil manajemen perusahaan daerah tersebut, untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait sumber keuntungan dan model bisnis yang dijalankan.

“Kebanyakan yang saya tahu dipihakketigakan. Termasuk kos syariah yang baru dikasih pemerintah kota. Kalau semua dipihakketigakan terus ngapain lagi?,” katanya.

Meski mengkritik arah bisnis perusahaan daerah, ia justru membela skema kerja sama pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda, yang sempat dipersoalkan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD, karena pembagian hasil 10 persen kepada Varia Niaga.

Menurutnya, angka tersebut merupakan pembagian dari omzet kotor atau bruto, bukan keuntungan bersih.

“Kalau 10 persen bruto itu besar. Karena Varia Niaga tidak menanggung biaya operasional, tidak menanggung harga pokok produksi. Dia cuma ambil dari omzet,” jelasnya.

Ia menilai, kritik terhadap skema tersebut terlalu dini, karena kawasan itu baru berjalan sekitar dua bulan dan sebelumnya terbengkalai.

“Dulu itu kotor, jadi tempat orang ngelem, sarang narkoba. Sekarang ada anak-anak muda kreatif yang mau mengelola. Itu harusnya disupport,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berpikir soal keuntungan finansial semata dalam pengelolaan aset.

“Ngapain pemerintah kota untung banyak, kalau masyarakat tidak bisa berusaha?,” ujarnya.

Ia juga menilai, keberadaan tenant kuliner dan aktivitas kreatif di Teras Samarinda, telah menciptakan efek berganda bagi kota.

“Ada lapangan pekerjaan terbuka, ada tempat nongkrong anak muda, parkir hidup, kawasan jadi bersih. Itu multiplier effect,” katanya.

Bahkan, ia mengaku tengah meminta data aset-aset pemerintah kota yang dinilai strategis, namun belum dimanfaatkan optimal agar dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha lokal.

“Daripada dipagerin, keluar duit lagi buat pagar, lebih baik kita sewakan. Minimal ada yang jaga, ada PAD, ada lapangan kerja, dan tempatnya jadi bagus,” tandasnya. (*Abi)