Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, Rabu, (13/5/2026).(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, mulai memprioritaskan penanganan sejumlah titik genangan yang dinilai dipicu sedimentasi drainase, dan aliran air tersumbat. Penanganan awal difokuskan di kawasan Sukorejo, sebelum dilanjutkan ke Damanhuri hingga KS Tubun.

Penanganan banjir di Samarinda saat ini mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi, mulai dari pengerukan sedimentasi drainase, normalisasi saluran air, hingga pembangunan polder sebagai sistem pengendali banjir jangka panjang.

Pemkot Samarinda memprioritaskan kawasan rawan genangan seperti Sukorejo, Damanhuri, hingga KS Tubun dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penggunaan alat berat, untuk mempercepat pengerukan sedimentasi yang terus berulang akibat kondisi tanah labil.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy mengatakan, langkah cepat dilakukan setelah hasil pemantauan lapangan saat hujan deras beberapa waktu lalu, menunjukkan masih banyak titik drainase mengalami pendangkalan.

“Ada beberapa titik banjir yang dalam waktu dekat mau kita selesaikan. Seperti Sukorejo, drainasenya sudah diperbaiki tapi terjadi sedimentasi,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Marnabas, Pemkot akan melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Benacan Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga pasukan Hantu Banyu untuk melakukan pengerukan sedimentasi.

“Kita mau mengangkat sedimentasi yang ada. Karena kelihatannya genangan air ini, hasil pantauan tim dan Pak Wali ketika turun langsung ke lapangan saat hujan,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa, pengerjaan awal akan dilakukan di Sukorejo, dengan memanfaatkan alat ekskavator mini milik beberapa OPD.

“Nanti hari Minggu kita turun ke Sukorejo dulu. Setelah itu kalau selesai baru bergerak ke Damanhuri, Gerilya, Merdeka, Kebaktian, sampai KS Tubun,” jelasnya.

Marnabas menilai, sedimentasi menjadi persoalan serius di Kota Samarinda, karena kondisi tanah yang labil membuat pasir dan lumpur mudah terbawa arus hujan ke drainase.

“Jangan heran kalau dua bulan setelah dibersihkan muncul lagi sedimentasinya. Ternyata sedimentasi ini luar biasa,” katanya.

Ia menjelaskan, operasi penanganan banjir tidak hanya sekadar pemetaan, tetapi harus disertai aksi lapangan secara langsung.

“Kalau hanya pemetaan terus gimana? Harus ada aksi. Sedimentasi yang ada kita angkut lewat ekskavator, lalu disusur lagi oleh Hantu Banyu,” ujarnya.

Selain penanganan drainase, Pemkot juga menyiapkan pembangunan polder atau kolam retensi di kawasan Pampang, dengan luas sekitar 70 hektare sebagai bagian sistem pengendali banjir jangka panjang.

“Pampang itu nanti akan menghadang air dari atas. Setelah itu baru kita turunkan ke bendungan-bendungan seperti di Bengkuring,” katanya.

Ia mengatakan, fungsi polder nantinya juga akan diatur, agar tetap memiliki kapasitas tampung optimal ketika musim hujan datang.

“Jangan sampai musim kemarau poldernya penuh air. Kalau hujan airnya mau ke mana lagi,” ujarnya.

Marnabas menambahkan, evaluasi konektivitas drainase juga terus dilakukan, termasuk kemungkinan pelebaran saluran di sejumlah titik seperti Jalan Gajah Mada, dan kawasan Pasar Pagi.

“Kalau Sungai Karang Mumus sedang rendah tapi masih terjadi genangan, berarti ada yang tersumbat. Nah itu yang kita cari,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, meminta penanganan banjir dilakukan berbasis sistem, bukan proyek yang terpisah-pisah.

“Di setiap kawasan itu sebenarnya sudah ada master plan sistem pengendali banjirnya. Jadi satu sistem selesaikan dulu,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kolam retensi harus dibarengi penyelesaian drainase dan outlet air, agar fungsi pengendalian banjir berjalan maksimal.

“Jangan sampai retensinya dibangun tapi outlet dan drainasenya tidak dikerjakan, akhirnya tidak berfungsi,” katanya.

Ia menambahkan, anggaran rutin normalisasi drainase sebenarnya sudah tersedia, dan perlu dimaksimalkan untuk mengatasi sedimentasi yang terus berulang.

“Termasuk sedimentasi itu sebenarnya sudah ada anggaran rutin di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk normalisasi dan pengurukan,” tandasnya. (*Abi)