Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, Rabu (13/5/2026).(Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Balikpapan menegaskan fokus pengawasan tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga memastikan program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan Kunjungan Lapangan (Kunlap) yang dilakukan Pansus merupakan bagian penting, untuk mencocokkan laporan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sinkronisasi antara pelaksanaan program pemerintah daerah dengan target pembangunan dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD.

“Kunlap ini bagian dari kerja Pansus untuk mensinkronkan kinerja pertanggungjawaban kepala daerah dengan target pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya, pada hari Rabu (13/5/2026).

Andi Arif Agung kerap disapa A3 menjelaskan, DPRD tidak lagi berfokus pada aspek administrasi dan kuantitas semata, karena proses audit dan pemeriksaan teknis sudah dilakukan oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebaliknya, Pansus LKPJ lebih menitikberatkan pada efektivitas program pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak yang dirasakan masyarakat.

“DPRD berfokus pada input, output, dan outcome program, termasuk melihat sejauh mana linearitasnya dengan indeks kepuasan masyarakat,” katanya.

Ia menyebut pembahasan LKPJ telah dilakukan secara intensif selama beberapa hari bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk penyusunan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah kota.

Selain rapat pembahasan, Pansus juga turun langsung melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan program yang dilaporkan benar-benar berjalan sesuai target.

“Hasil akhir dari kegiatan Pansus LKPJ ini adalah rekomendasi berupa catatan strategis bagi pemerintah kota dalam penyusunan APBD tahun berikutnya,” jelasnya.

A3 menegaskan, Pansus LKPJ juga menyoroti penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah daerah.

“Jadi kita melihat input-output-nya, perencanaannya, program yang berjalan, sampai kemanfaatannya bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Balikpapan agar kebijakan dan penggunaan anggaran ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Las)