Kapolresta Balikpapan, Jerrold H. Y. Kumontoy, Rabu (13/5/2026).(Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Kepolisian menegaskan komitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, demi memastikan bantuan pemerintah tersebut benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Pernyataan itu disampaikan Kapolresta Balikpapan, Jerrold H. Y. Kumontoy, menyusul maraknya kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang belakangan berhasil diungkap jajaran Polresta Balikpapan.

Jerrold mengatakan, selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian juga terus mengedepankan langkah preemtif dan preventif dengan mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi demi keuntungan pribadi.

“Kami mengingatkan kepada siapa pun agar jangan melakukan tindakan penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya, usai Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, di Mapolresta Balikpapan, pada hari Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, praktik penyelewengan BBM subsidi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat luas karena menghambat distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan.

Polresta Balikpapan bersama seluruh jajaran polsek akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi solar subsidi maupun Pertalite di wilayah Balikpapan.

“Kami berkomitmen, baik dari jajaran Polsek maupun Polresta, untuk tetap melakukan pengawasan dan akan mengambil tindakan, apabila menemukan kegiatan yang menyalahgunakan BBM subsidi,” tegasnya.

Ia berharap pengungkapan sejumlah kasus penyalahgunaan BBM subsidi dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain, yang masih mencoba memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan bisnis ilegal.

“Semoga dengan pengungkapan kasus ini membuat masyarakat yang ingin menyalahgunakan BBM subsidi berhenti. Biarkan BBM ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Polresta Balikpapan memastikan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus ditingkatkan, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat dan aktivitas logistik di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut. (Las)