Bupati Aulia Rahman Basri usai menghadiri acara Temu Karya Karang Taruna se Kaltim, di Hotel Grand Elty Tenggarong, Selasa (12/6/2026).(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung dunia pesantren dan pendidikan keagamaan di Kukar.

Hal tersebut ia samapaikan menyikapi polemik terkait belum diparipurnakannya Raperda Pesantren oleh DPRD Kutai Kartanegara.

Aulia menilai dukungan terhadap pesantren tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga dibuktikan melalui program nyata yang telah berjalan untuk ribuan santri di Kukar.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah menunjukkan perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan keagamaan, termasuk melalui bantuan dan program untuk para santri.

Bupati juga mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik politik yang dapat menguras energi pembangunan daerah.

"Gunakan energi untuk membangun daerah, bukan membesar-besarkan persoalan yang belum tentu seperti yang dipersepsikan," tegas Aulia, usai menghadiri acara Temu Karya Karang Taruna se Kaltim, Selasa (12/5/2026).

Ia mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas pemerintahan dan bersama-sama fokus pada pembangunan Kutai Kartanegara, tanpa menjadikan isu keagamaan sebagai sumber perpecahan.

Bagi Aulia, pembangunan daerah harus tetap menjadi prioritas utama, sementara seluruh aspirasi masyarakat, termasuk terkait pesantren, dapat dibahas dengan baik melalui mekanisme yang tepat.

Diketahui bahwa sebelumnya Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara, Andi Faisal, melontarkan pernyataan tegas terkait belum masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Senin (11/5/2026).

Andi Faisal mengatakan Fraksi PDI Perjuangan Kukar merasa kecewa dan terkejut setelah mendapat penjelasan bahwa Raperda Pesantren belum mendapat persetujuan untuk dibahas lebih lanjut.

"Kalau Perda Pesantren tidak masuk paripurna hari ini, PDI Perjuangan akan memboikot seluruh kebijakan Bupati dan Wakil Bupati," tutupnya. (dri)