Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, Selasa (12/5/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Seminar pembangunan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (12/05/2026), menjadi ruang kritik terhadap arah pembangunan Kalimantan Timur.

Arah pembangunan Kalimantan Timur yang dinilai masih terlalu berfokus pada infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam, sementara pembangunan kualitas manusia, pendidikan, serta penyelesaian persoalan lingkungan seperti lubang tambang belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.

Forum tersebut menyoroti persoalan lingkungan, kualitas sumber daya manusia, hingga absennya perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dalam agenda diskusi yang justru membahas masa depan daerah.

Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana mengatakan, seminar itu sengaja digelar untuk mengurai arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Selama ini perspektif pembangunan itu melulu soal infrastruktur. Padahal ada hal yang sangat perlu menjadi perhatian lebih pemerintah provinsi hari ini, yakni indeks pembangunan manusianya dan kualitas sumber daya manusianya,” ujarnya.

Menurut Ashan, daerah yang maju bukan hanya daerah yang memiliki pembangunan fisik besar, tetapi juga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Daerah yang berhasil itu daerah yang mampu menghasilkan sumber daya manusianya yang punya kualitas di atas standar. Itu yang harus jadi perhatian pemerintah,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa, seminar tersebut sebenarnya disiapkan sebagai ruang dialog terbuka dengan pemerintah provinsi. Namun, tidak hadirnya satu pun perwakilan Pemprov Kaltim dinilai mengecewakan.

“Ini ruang dialogis sebenarnya sama pemerintah provinsi. Ini loh yang harus diperhatikan di bawah,” katanya.

Ashan mengaku, kecewa karena sebelumnya Gubernur Kaltim, kerap mengajak mahasiswa berdialog dan berdiskusi secara terbuka.

“Beliau kan selalu menggaungkan ayo kita duduk, ayo kita diskusi, ayo bicara dalam forum. Nah ini kita bikin forum, tapi tidak ada perwakilan dari Pemprov,” ujarnya.

Ia mengatakan, minimal seharusnya ada unsur pemerintah yang hadir, baik Hubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kalau tidak ada gubernur, minimal wakil hubernur. Kalau tidak ada Wakil Gubernur, minimal Sekda. Kalau Sekda tidak ada, Kepala Bappeda. Karena ini instrumen pembangunan daerah,” tegasnya.

Ashan menilai, absennya pemerintah dalam forum diskusi publik, menimbulkan pertanyaan soal arah pembangunan Kaltim ke depan.

“Terus prospek pembangunan Kaltim ini mau dibawa ke mana? Mau dibawa untuk menambang semua?,” sindirnya.

Dalam seminar itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V. Zahry, juga menekankan pentingnya pengawasan pembangunan yang berbasis data dan bertujuan untuk perbaikan.

“Pengawasan itu tidak hanya DPRD saja. Yang lain juga bisa mengawasi. Tetapi indikatornya harus jelas, berbasis data, dan disampaikan dalam semangat perbaikan,” ujarnya.

Sarkowi mengakui, persoalan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam seminar, terutama terkait lubang tambang yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim.

“Kita harus punya program yang jelas untuk penanganan lubang tambang yang jumlahnya sangat banyak,” katanya.

Menurutnya, penanganan lubang tambang tidak seharusnya seluruhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena perusahaan tambang merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Yang membuat tambang perusahaan, yang menghasilkan keuntungan perusahaan, tapi kok pemerintah daerah yang harus recovery,” tandasnya. (*Abi)