Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid. Selasa (12/5/2026).(Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Program tersebut dinilai menjadi solusi konkret untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan daerah, terutama untuk mengurai persoalan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun menjadi polemik di masyarakat.

“Ini program pemerintah pusat dan tentu sangat membantu daerah, terutama di bidang pendidikan. Salah satunya untuk mengurangi persoalan yang tiap tahun muncul saat SPMB,” ujar Hamid, pada hari Selasa, 12 Mei 2026.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi harapan baru bagi anak-anak yang putus sekolah maupun masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.

“Adanya Sekolah Rakyat ini membantu daerah agar anak-anak yang hari ini putus sekolah bisa teratasi dan terbantu,” katanya.

Hamid menegaskan, DPRD Balikpapan mendukung penuh program tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah, khususnya di wilayah yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat.

Ia menyebut keterbatasan jumlah sekolah negeri masih menjadi tantangan di Balikpapan, terutama di kawasan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur yang selama ini membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.

“Kalau Sekolah Rakyat dibangun di wilayah Utara atau Timur, itu sangat tepat karena daerah sana masih membutuhkan dan merupakan kawasan pinggiran kota dengan jumlah penduduk yang terus bertambah,” jelasnya.

Selain itu, Hamid menilai program Sekolah Rakyat menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas dan merata.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan APBD daerah.

“Kita lihat manfaatnya. Kita memang masih kekurangan sekolah dan program ini mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di luar APBD,” ungkap Bagus Susetyo.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang telah berjalan di 38 provinsi dan 550 kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Balikpapan siap bersinergi dengan pemerintah pusat agar program tersebut segera direalisasikan.

Bagus menilai pembangunan Sekolah Rakyat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menambah ruang belajar dan mempercepat pemerataan akses pendidikan di Balikpapan.

“Dengan adanya bantuan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat, pembangunan sekolah bisa lebih cepat. Mudah-mudahan Sekolah Unggulan juga bisa kita wujudkan di Kota Balikpapan,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan lahan dan daya tampung sekolah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk kota.

Pemerintah Kota Balikpapan memastikan sinergi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat demi mempercepat pembangunan sektor pendidikan dan menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, modern, serta berpihak kepada masyarakat. (Las)