Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait, meninjau langsung penerima BSPS, di RT 30 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.(Foto: Sulastri/Kutairaya)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah pusat mulai mendorong program perumahan tidak hanya sebagai solusi sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Hal itu terlihat saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di RT 30 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Kunjungan tersebut menyasar rumah milik warga, Arbaina dan Nur, yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit, dengan target pengerjaan berlangsung mulai 15 Mei hingga 15 Agustus 2026.

Dalam peninjauan itu, Maruarar menegaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni secara nasional.

“Rumah yang kita lihat tadi kondisinya sangat memprihatinkan dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ini bukti negara hadir langsung untuk rakyat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah per tahun secara nasional melonjak drastis dibanding capaian sebelumnya sekitar 45 ribu unit. Khusus Kalimantan Timur, target tahun ini mencapai 3.000 unit, naik signifikan dari sekitar 665 unit pada tahun lalu.

Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya angka, melainkan dampak berantai dari program tersebut. Menurut Maruarar, BSPS mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung.

“Begitu rumah dibangun, semua ikut bergerak. Ada tukang, toko material, penjual pasir, semen, hingga warung makan. Ini bukan sekadar bedah rumah, tapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Program ini menyasar pelaku UMKM seperti kontraktor kecil, pengembang, hingga toko bangunan, dengan bunga ringan dan subsidi dari pemerintah.

Maruarar menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendorong lahirnya kelas menengah baru.

“Kita ingin lebih banyak masyarakat naik kelas. Jangan bangga kalau orang miskin banyak. Negara harus menciptakan lebih banyak masyarakat sejahtera dengan skema yang pro-rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ironi di Kalimantan Timu provinsi kaya sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan sawit, namun masih memiliki warga dengan kondisi hunian tidak layak.

“Inilah yang sedang dibereskan. Kekayaan alam harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya.

Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi program secara berkala dan terbuka, dengan melibatkan data dari Badan Pusat Statistik serta pengawasan DPR. Evaluasi nasional dijadwalkan setiap tanggal 1 setiap bulan, dengan laporan pertama pada 1 Juni mendatang.

Di sisi lain, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga ditekankan sebagai kunci keberhasilan. Kolaborasi antara gubernur dan wali kota dinilai penting untuk memastikan program tepat sasaran dan cepat terealisasi.

Melalui pendekatan yang menggabungkan intervensi sosial dan stimulus ekonomi, BSPS kini diposisikan bukan hanya sebagai program bantuan, tetapi sebagai strategi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. (Las)