Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, Selasa, (28/4/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya).


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti minimnya anggaran, untuk program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), yang dinilai berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kondisi daerah.

Minimnya anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinilai berisiko memicu ledakan penduduk di masa depan, sementara Kepala DPPKB, Deasy Evriyani, menegaskan program KB kini berfokus pada peningkatan kualitas keluarga melalui edukasi berkelanjutan, meski implementasinya masih terkendala keterbatasan anggaran dan efektivitas program di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar menegaskan bahwa, program KB memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk.

“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara kita lihat untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia mengingatkan, dampak dari lemahnya program pengendalian penduduk tidak akan langsung terasa, namun bisa menjadi masalah besar di masa depan.

“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita bisa jebol. Karena akan berdampak ke kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegasnya.

Menurut Anhar, tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sangat luas, sehingga perlu dukungan anggaran yang memadai.

“Dinas ini perannya besar untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau anggarannya tidak ada, bagaimana mau jalan?” katanya.

Ia juga menyinggung evaluasi program sebelumnya, khususnya Kampung KB yang dinilai belum berjalan optimal.

“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial, hanya plang dan baliho,” ungkapnya.

Temuan tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran di tahun-tahun berikutnya.

“Ini jadi catatan juga, karena ada temuan dari BPK. Makanya sekarang anggarannya jadi sangat terbatas,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang dukungan selama program yang diajukan benar-benar berdampak nyata.

“Kalau mau mencapai target, ya harus dibarengi anggaran. Mustahil program bisa jalan tanpa itu,” tegas Anhar.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Samarinda, Drg. Deasy Evriyani menekankan, program KB saat ini tidak hanya berfokus pada jumlah anak, tetapi juga kualitas keluarga.

“Keluarga berencana itu bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pendekatan utama yang dilakukan, adalah melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi tanpa henti. Masyarakat yang ragu bisa langsung konsultasi secara gratis melalui layanan Sapa KB,” jelasnya.

Menurutnya, layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Tinggal hubungi nomor layanan kami, operator siap membantu dari pagi sampai sore. Bahkan sudah terintegrasi dengan call center 122,” pungkasnya. (*Abi)