Kabagops Polres Kukar, Kompol Roganda.(Foto: Achmad Nizar/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) : Selasa (21/4/2026), menjadi momen yang tidak biasa bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak siang hari, kawasan kantor Pemprov Kaltim dipadati ribuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Arus massa yang terus berdatangan membuat suasana di sekitar lokasi aksi tampak penuh, hal ini jadi perhatian Aparat untuk menjaga situasi terkendali.

Aparat keamanan dari berbagai unsur langsung diterjunkan untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak mengarah pada tindakan anarkis.

Dari jajaran kepolisian, pengamanan dilakukan secara terkoordinasi, melibatkan personel dari tingkat provinsi hingga daerah. Salah satunya dari Polres Kutai Kartanegara (Kukar) yang turut mengerahkan kekuatan untuk membantu pengamanan di Kota Samarinda.

Sebanyak 175 personel disiagakan oleh Polres Kukar. Dari jumlah tersebut, 75 personel sudah berada di lokasi sejak pagi hari untuk membackup pengamanan yang dilakukan Polresta Samarinda.

Kabagops Polres Kukar, Kompol Roganda menjelaskan, personel yang diterjunkan terdiri dari berbagai satuan.

"Ada 61 anggota Satsamapta untuk pengendalian massa, 10 personel Satlantas untuk pengaturan lalu lintas, tiga tenaga medis dari tim kesehatan lapangan, dan satu personel Provos untuk pengawasan," ujarnya pada KutaiRaya.com, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan cadangan kekuatan. "Kami siagakan 100 personel tambahan di mako dalam status on call. Sewaktu-waktu bisa digerakkan jika eskalasi massa meningkat," tegasnya.

Tak hanya fokus pada pengamanan di lokasi aksi, aparat juga melakukan langkah pencegahan sejak dini.

"Kami melakukan razia ketat. Barang-barang seperti senjata tajam, senjata api, bom molotov, batu, hingga minuman keras menjadi perhatian utama kami," jelasnya.

Di sisi lain, kepolisian menegaskan aksi penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

"Kami mendukung masyarakat menyampaikan aspirasi, tapi tetap harus menjaga keamanan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan menghormati hak pengguna jalan serta masyarakat lainnya," tutupnya. (*Zar)