Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas. Senin, (20/4/2026).(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan langkah antisipatif, untuk menekan potensi kenaikan inflasi, terutama yang dipicu oleh distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan harga bahan pokok.

Untuk menekan potensi inflasi yang dipicu distribusi BBM dan kenaikan harga bahan pokok, Pemkot menyiapkan mekanisme koordinasi lintas sektor, skema distribusi yang lebih efisien, serta intervensi pasar secara terbatas agar harga tetap stabil tanpa merugikan pelaku usaha.

Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas mengatakan, pembahasan awal telah dilakukan melalui rapat bersama lintas sektor, termasuk camat, Dinas Perhubungan, Pertamina, dan pelaku usaha.

“Ini masih tahap brainstorming. Kita cari solusi supaya distribusi barang tetap lancar dan tidak menambah beban biaya,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Salah satu perhatian utama adalah antrean BBM yang berpotensi menghambat distribusi barang, khususnya dari kawasan Palaran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya operasional pelaku usaha.

“Kalau mereka lama antre BBM, biaya angkut naik. Ujungnya harga barang ikut naik, itu yang kita jaga,” jelasnya.

Pemerintah pun tengah mengkaji kemungkinan skema khusus bagi pelaku distribusi, agar tidak terdampak langsung oleh antrean BBM.

Berdasarkan pemantauan, beberapa komoditas mulai mengalami kenaikan harga, seperti tomat, ikan tongkol, minyak goreng, dan beras. Kenaikan paling signifikan terjadi pada biaya distribusi beras dari luar daerah.

“Biaya angkut dari Sulawesi itu naik, dari sekitar Rp8.000 jadi Rp12.000. Ini yang mempengaruhi harga di pasar,” ungkapnya.

Sebagai langkah cepat, Pemkot Samarinda akan menggelar operasi pasar dalam waktu dekat di sejumlah titik, termasuk Pasar Segiri.

Komoditas yang akan dijual antara lain tomat, ikan tongkol, minyak goreng, beras SPHP, dan telur, dengan harga di bawah pasar.

“Kalau kita beli Rp25 ribu, bisa kita jual Rp22 ribu atau Rp23 ribu. Tujuannya untuk menahan kenaikan harga,” katanya.

Namun, Marnabas menegaskan operasi pasar tidak boleh dilakukan terlalu sering karena dapat berdampak pada pedagang.

“Kalau terlalu sering, pedagang bisa rugi. Itu bisa memicu deflasi. Jadi harus seimbang,” tegasnya.

Pemkot menegaskan, perannya bukan untuk mengendalikan harga secara penuh, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

“Inflasi terlalu tinggi tidak baik, tapi deflasi juga berbahaya. Pemerintah harus ada di tengah sebagai penyeimbang,” tandasnya. (*Abi)