Sekretaris Disdikbud Kukar Pujianto.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sebanyak 185 sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah.

Kondisi ini terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk penetapan kepala sekolah definitif.

Namun, proses tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah (Sekda), sebelum diajukan ke kepala daerah.

“Untuk sementara kami belum koordinasi lagi dengan Pak Sekda. Tapi draf sudah kami siapkan dan akan segera ditindaklanjuti. Nanti akan kami sampaikan ke bupati untuk kemudian dimintakan persetujuan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) melalui Kementerian,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Pujianto menjelaskan, setelah mendapatkan persetujuan dari BKN, barulah bupati dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan kepala sekolah definitif.

Ia mengaku proses tersebut cukup panjang dan membutuhkan waktu.

Kemudian, jumlah sekolah yang dipimpin Plt berpotensi bertambah.

Hal ini disebabkan adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

“Jumlahnya bisa bertambah karena ada yang pensiun. Saat ini jumlahnya sekitar 200 lebih, terutama di jenjang SMP dan setara,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihak Disdikbud Kukar akan terus berupaya mencari solusi agar kekosongan jabatan kepala sekolah tidak berlangsung lama, mengingat peran strategis kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SDN 039 Tenggarong, Ileng, mengemukakan, sekolahnya saat ini masih dipimpin oleh Plt yang juga menjabat sebagai kepala SDN 030 Tenggarong.

Kondisi ini dinilai cukup mempengaruhi pengambilan kebijakan di sekolah.

“Karena masih Plt, beberapa kebijakan tidak bisa sepenuhnya diputuskan. Harus menunggu atau menyesuaikan dengan tugas beliau di sekolah asal,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menetapkan kepala sekolah definitif agar proses pengelolaan sekolah dapat berjalan lebih optimal.

“Kami berharap segera ada kepala sekolah definitif, sehingga semua kebijakan bisa berjalan lebih baik dan maksimal,” ucapnya. (Dri)