Kontingen Kukar di ajang BK Porprov Kaltim 2025.(Foto: Dok. PODSI Kukar)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com) : Menjelang Porprov Kaltim, seluruh cabor di Kabupaten masing-masing tengah melakukan persiapan, namun tak semua berjalan mulus tanpa kendala,

Buktinya, di Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak terkendala oleh Sapras, tak hanya itu, alat tanding untuk Porprov Kaltim juga menjadi tantangan sendiri bagi Kabupaten Kukar.

Khususnya di Cabor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kukar, kini masih terkendala oleh Sapras, namun yang lebih mengejutkan, Pengurus PODSI Kukar menyebutkan kebutuhan anggaran untuk peralatan tanding mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PODSI Kukar, Junaidi mengungkapkan, kebutuhan tersebut bukan tanpa dasar. Angka yang diajukan telah melalui perhitungan realistis sesuai standar pertandingan.

"Kalau berbicara peralatan tanding dayung, itu tidak bisa ditawar. Dayung dan perahu itu wajib. Kalau baju mungkin bisa disiasati, tapi kalau perahu dan dayung, itu inti dari olahraga ini," ujarnya pada Kutairaya.com, Sabtu (28/2/2026).

Dalam rapat bersama KONI beberapa waktu lalu, sempat terjadi perdebatan terkait anggaran sapras. PODSI Kukar diminta untuk memaparkan spesifikasi dan rincian kebutuhan alat tanding untuk hadapi Porprov Kaltim.

Dari hasil perhitungan, seluruh kebutuhan alat tanding mencapai Rp1 M lebih.

Namun, informasi yang diterima pengurus, alokasi yang tersedia dikabarkan hanya sekitar Rp70 juta. Bahkan nominal itu pun belum bisa dipastikan.

"Jauh sekali. Makanya kami bicara realistis. Jangan janji manis target emas 20 misalnya, kalau dukungan alatnya tidak sesuai. Kami ajukan dengan hitungan yang jelas," ucapnya.

Ia menerangkan, pihaknya tidak sekedar meminta tanpa dasar, dengan dukungan minim selama ini, atlet dayung Kukar tetap mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan.

Bahkan dengan peralatan terbatas dan kondisi latihan yang jauh dari ideal, mereka mampu mengambil setengah dari perolehan emas pesaing utama pada ajang BK Porprov Kaltim.

"Itu bukti bahwa dengan setengah dukungan saja, anak-anak sudah bisa bersaing. Apalagi kalau didukung penuh sesuai standar," katanya.

Berbeda dengan peralatan latihan yang masih bisa disesuaikan, untuk peralatan tanding harus memiliki standar ketat dari federasi. Jika tidak sesuai, atlet bisa saja tidak diizinkan bertanding.

"Kalau latihan, secukupnya mungkin masih bisa. Tapi kalau pertandingan, ada standar yang harus dipenuhi. Bahkan baju pun ada standar federasi. Kalau tidak sesuai, tidak boleh ikut. Apalagi perahu dan dayungnya," ungkapnya.

Harga satu unit perahu tanding dan perlengkapannya pun tidak murah. Setiap nomor lomba membutuhkan spesifikasi berbeda, belum termasuk cadangan dan perawatan. Inilah yang membuat total kebutuhan anggaran membengkak hingga lebih dari Rp1 miliar.

Ia berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait bisa melihat dasar pemberian bantuan berdasarkan prestasi dan kebutuhan ril di lapangan.

"Kalau memang mau jalur prestasi, tentu ada ukuran dan standar yang harus dipenuhi. Tapi kalau hanya untuk euforia, ya berbeda. Kami ingin jalur prestasi yang jelas," imbuhnya.

"Silakan lihat cabang mana yang dengan bantuan minim sudah bisa menunjukkan hasil. Itu yang layak dipertimbangkan untuk disupport lebih maksimal," katanya.

Sementara itu, Kabid Binpres Dispora Kukar, Rita Agustina menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil ekspos anggaran bersama KONI dan pejabat teknis terkait.

Ia mengaku belum melihat secara detail usulan anggaran Rp1 miliar tersebut.

"Saya belum lihat ya kalau yang anggaran Rp 1 M, karena kan mereka dengan PPTK. Saya belum tahu ini kalau yang Rp 1 M, baru dengar juga kalau ada anggaran Rp 1 M," tukasnya. (*Zar)