Keramba Perikanan di Bantaran Sungai Mahakam, Kelurahan Mangkurawang.(Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Program penguatan nelayan yang dijalankan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.

Hal ini menjadi perhatian serius seiring pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Masalah ketidaktepatan sasaran mendapat sorotan dari legislatif.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menilai lemahnya proses seleksi di tingkat desa menjadi salah satu penyebab utama bantuan tidak optimal.

"Banyak bantuan justru diterima oleh nelayan musiman atau bahkan pedagang. Mereka hanya turun ke sungai saat musim ikan, bukan nelayan yang bekerja secara konsisten," kata Sopan belum lama ini.

Menurutnya, pembudidaya ikan yang telah menjalankan usaha secara berkelanjutan seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan, sehingga program benar-benar mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu, Kepala DKP Kukar, Muslik, mengakui salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program adalah memastikan bantuan benar-benar diterima nelayan yang aktif dan menjadikan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama.

"Selama ini bantuan disalurkan melalui kelompok. Namun di dalam kelompok itu ada dinamika, ada yang nelayan penuh, ada juga yang nelayan sambilan. Ini yang sedang kami benahi agar lebih tepat sasaran,"ujar Muslik.

Ia menjelaskan, DKP Kukar sedang memperbaiki mekanisme verifikasi dan pembinaan kelembagaan kelompok nelayan.

Langkah ini dinilai penting agar bantuan stimulan yang diberikan mampu meningkatkan produktivitas, bukan sekadar bersifat konsumtif.

Di sisi lain, Muslik menerangkan, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri.

Dari total anggaran DKP Kukar sekitar Rp 240 miliar, kebutuhan untuk melayani seluruh kelompok nelayan masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal yang tersedia.

"Target di RPJMD memang besar, tapi realisasinya harus disesuaikan dengan kondisi anggaran. Meski begitu, kami tetap berupaya memaksimalkan program yang ada," katanya.

Ketidaktepatan sasaran bantuan dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama program nelayan tangguh, termasuk menjaga stabilitas produksi ikan dan harga di pasaran yang berdampak pada pengendalian inflasi daerah. (dri)