‎Kepala Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN). Brigjen TNI Anggara Sitompul S.I.P., M.Si, Rabu (28/1/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)
‎

‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Komandan Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigadir Jenderal (Brigjen) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Anggara Sitompul S.I.P., M.Si menegaskan, dukungan penuh TNI terhadap kebijakan pemerintah pusat, dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur (Kaltim), sekaligus memastikan komitmen institusinya untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin.

Hal ini mengingat upaya pemerintah pusat untuk mendorong penguatan ekonomi dari akar rumput, diperlukan dukungan dari aparat negara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, transparan, dan bebas dari penyimpangan, khususnya di sektor rawan seperti pertambangan.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, ia mengatakan, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat serius membangun perekonomian. Mulai dari tingkat bawah melalui berbagai program kerakyatan, salah satunya penguatan koperasi desa.
‎
‎“Harapan saya, kebijakan pemerintah saat ini benar-benar menyentuh masyarakat. Kami di TNI sedang bekerja keras membangun koperasi desa dan kelurahan, salah satunya di Meraputih. Ini program luar biasa untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal,” ujar Anggara Sitompul, Rabu (28/1/2026).
‎
‎Ia berharap, program tersebut dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan oleh pengurus koperasi, kepala desa, hingga masyarakat secara luas, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah.
‎
‎“Paling tidak ekonomi bisa bergerak dari desa. Kita sudah belajar saat Covid-19, ekonomi nasional bisa bertahan karena UMKM tetap berjalan. Itu bukti bahwa kekuatan ekonomi kita ada di masyarakat bawah,” jelasnya.
‎
‎Menurutnya, semangat inilah yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, dimana pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga tumbuh di tingkat desa dan kelurahan.
‎
‎“Ada MBG, ada koperasi desa, ada program-program lain. Memang tidak bisa instan, tapi saya yakin semua ini akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
‎
‎Terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal, ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini, cukup serius menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan sejumlah Satuan Tugas (Satgas), seperti Satgas Hutan, Satgas Sawit, dan Satgas Minerba.
‎
‎“Presiden melihat banyak kebocoran di sektor pertambangan, yang tidak memberi manfaat bagi ekonomi nasional. Karena itu sekarang ditata, pihak TNI melakukan pendampingan terhadap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan,” paparnya.
‎
‎Sebagai satuan teritorial, TNI dinilai memiliki pemahaman wilayah yang kuat, sehingga pendampingan tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya penertiban aktivitas ilegal di daerah.
‎
‎“Kami mendorong agar praktik-praktik ilegal ini, bisa segera dihentikan. Penertiban ini muaranya satu, bagaimana kebocoran kekayaan negara bisa dieliminir dan tata kelolanya diperbaiki,” katanya.
‎
‎Menjawab isu keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal, ia menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum.
‎
‎“Siapapun yang terlibat, termasuk kalau ada oknum dari TNI, sepanjang terbukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu sudah menjadi kebijakan tegas pemerintah,” ucapnya.
‎
‎Ia memastikan, sejak masa peralihan kepemimpinan nasional, sudah ada instruksi tegas kepada seluruh jajaran TNI untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal dalam bentuk apa pun.
‎
‎“Sudah pasti dilarang keras. Kalau di lapangan ada anggota kami yang ditemukan terlibat, tolong informasikan. Kami akan tindak tegas," tandasnya. (*Abi)