Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua (HMT) Manalu, Selasa (27/1/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyoroti kebutuhan infrastruktur pelabuhan yang lebih modern untuk mendukung aktivitas logistik dan perdagangan di kota ini. Selama ini, Pelabuhan Yos Sudarso menghadapi keterbatasan kapasitas dan kesulitan akses, yang kerap menimbulkan kemacetan dan hambatan distribusi barang.

Permasalahan utama yang dihadapi Pelabuhan Yos Sudarso, adalah lokasi yang sempit dan akses transportasi yang terbatas, sehingga kapasitas bongkar muat tidak mampu menampung pertumbuhan arus barang. Kondisi ini menyebabkan antrean kapal semakin panjang, biaya logistik meningkat, dan efisiensi distribusi barang di Samarinda menurun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua (HMT) Manalu memaparkan, rencana pembangunan Pelabuhan Multi purpose di wilayah Palaran, dalam rapat koordinasi dengan pihak Pemkot.

“Rencana ini sudah pasti, kami akan memindahkan pelabuhan yang saat ini berada di Yos Sudarso ke daerah Palaran. Kami juga sudah menyiapkan opsi lokasi dan luas lahan yang diperlukan,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, lahan minimal yang dibutuhkan untuk terminal berkisar 30 hingga 50 hektar, dengan bibir sungai sepanjang 300 hingga 450 meter, agar kapal-kapal berukuran besar dapat menambat dengan aman.

“Ini akan sangat menguntungkan bagi Pemkot dan juga bagi Kota Samarinda. Kapal-kapal besar bisa sandar dengan lebih efisien,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, akses jalan merupakan salah satu fokus pembahasan. Jalan yang dipilih harus efisien, berdampak sosial minimal, serta mampu dilalui kendaraan besar seperti truk gandengan atau dengan tempelan.

Ia menambahkan, pelabuhan multipurpose ini akan dilengkapi dengan gudang, kontainer yard, dan fasilitas lain yang mendukung jasa kepelabuhan.

“Secara fungsi, terminal ini multifungsi. Kapal barang, kapal tangki, bahkan kapal jenis baru bisa beroperasi di sini. Untuk penumpang, tetap menggunakan terminal yang ada di Palaran, di samping TPK Palaran,” jelasnya.

Terkait pengelolaan dan pendanaan, ia mengungkapkan akan menggunakan skema Tripartite, yaitu kerja sama antara investor, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Samarinda dan operator pelabuhan.

“Skema ini memungkinkan pelabuhan dibangun dengan dukungan APBD, namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai investor dan operator,” katanya.

Dari sisi teknis, terdapat dua opsi lokasi pembangunan yang sedang dikaji, termasuk kemungkinan pembangunan jetty menjorok ke tengah sungai, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu alur sungai. Ia menegaskan, keputusan akhir akan ditentukan setelah pertimbangan teknis dari Pemkot Samarinda.

“Dua opsi ini akan kami akomodir, mana yang terbaik akan diputuskan setelah kajian mendalam. Semuanya tentu dengan pertimbangan matang, demi kepentingan Kota Samarinda,” tutupnya. (*Abi)