Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik. (Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Program Brigade Pangan yang digagas Kementerian Pertanian dan dijalankan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan.

Meskipun ditujukan untuk mendorong lahirnya petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan, pelaksanaannya dinilai perlu pembenahan agar tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, mengemukakan, salah satu persoalan utama adalah tumpang tindih kelembagaan di sektor pertanian.

Saat ini terdapat berbagai lembaga, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Brigade Pangan, hingga unit-unit kelembagaan lain dari kementerian yang memiliki fungsi hampir serupa.

"Di lapangan sering muncul kebingungan. Kita sudah punya poktan dan gapoktan, lalu hadir lagi Brigade Pangan. Kalau tidak disinergikan dengan baik, ini justru menimbulkan kerancuan dan potensi konflik," ujar Taufik, Rabu (21/1/2026).

Selain itu, ia menyoroti masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan program Brigade Pangan untuk kepentingan proyek semata.

Menurutnya, tidak sedikit kelompok atau organisasi yang datang membawa proposal menarik, namun tidak menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan pertanian.

"Ada yang datang hanya mengejar bantuan atau proyek. Ketika kita lihat di lapangan, petaninya tidak benar-benar ada atau tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Ini yang harus kita waspadai," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Distanak Kukar, Erwin Suryawirawan menjelaskan, tidak semua anggota Brigade Pangan memiliki kompetensi dan komitmen yang sama.

Padahal, program ini menuntut kemampuan manajerial dan teknis yang cukup tinggi.

"Petani milenial bukan hanya soal usia, tapi juga pola pikir. Masih ada yang belum siap menjalankan pertanian sebagai usaha yang profesional dan berkelanjutan," kata Erwin.

Di sisi lain, luasan lahan yang dikelola juga menjadi tantangan tersendiri.

Setiap Brigade Pangan ditargetkan mengelola hingga 200 hektare lahan.

Namun di beberapa lokasi, pengelolaan lahan belum optimal akibat keterbatasan alat, pendampingan, serta koordinasi antaranggota.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemkab Kukar melalui Distanak berkomitmen untuk memperketat proses seleksi Brigade Pangan dan anggotanya.

Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pengawasan serta memastikan seluruh kelembagaan pertanian terintegrasi dalam sistem data yang sama.

"Kami akan lebih selektif, lebih ketat. Yang kita dukung adalah petani yang benar-benar mau bekerja dan membangun pertanian, bukan petualang proyek," kata Taufik.

Selain itu, pembinaan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan.

Pemkab Kukar berharap dengan perbaikan tersebut, Brigade Pangan dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni menjadi wadah regenerasi petani dan memperkuat sektor pertanian daerah.

"Program ini tetap kami nilai strategis. Tapi harus dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat,"ucapnya. (dri)