Sekretaris DPC PDIP Kukar Andi Faisal.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Sejumlah kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, belum lama ini.

Sekretaris DPC PDIP Kukar, Andi Faisal mengatakan, melalui Rakernas itu ada beberapa poin atau arahan dari DPP, yang harus dilakukan oleh DPD hingga DPC, di antaranya, turun langsung di tengah masyarakat, untuk menyerap aspirasi mereka.

"Kita harus membumi, datangi masyarakat dengarkan keluhannya dan mencarikan solusinya, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat," kata Andi Faisal kepada Kutairaya, Jumat (16/1/2026).

Kemudian, sikap politik PDIP untuk memperkokoh kedaulatan politik, dengan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Posisi politik sebagai partai penyeimbang, untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Ia juga menyampaikan kepada DPP PDIP, untuk memohon bantuannya dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, agar Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya di Kukar jangan dipangkas.

"Karena Kukar ini tergantungan dengan DBH ini sangat besar. Ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Ia siap mengikuti terhadap instruksi DPP PDIP. Karena ini merupakan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu Akademisi Fisipol Unikarta, Awang Rifani, menilai upaya pemerintah maupun DPRD dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil agar tak terpotong itu luar biasa.

Karena Kukar ini memang masih bergantung pada DBH

"Tapi Kukar harus memiliki terobosan terhadap sumber pendapatan yang pasti, agar tak bergantung pada DBH," ucap Awang Rifani.

Menurutnya, ada beberapa potensi di Kukar yang harus dimaksimalkan dan bisa meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sektor pertanian dan lainnya.

"Kami ingin Kukar ini semakin maju dan berkembang pesat dari semua sektor," ucapnya. (ary)