Kericuhan terjadi pada Muscab POBSI Kukar di Gedung Pramuka.(Foto: Achmad Nizar/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) : Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar pada Jumat, 16 Januari 2026 di Gedung Pramuka, Tenggarong, berlangsung panas dan emosi.

Agenda pemilihan Ketua Umum POBSI Kukar yang baru, harus ditunda setelah terjadi protes dari sejumlah pihak yang merasa tidak dilibatkan.

Kericuhan muncul ketika diketahui bahwa hak suara dalam Muscab hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Kondisi ini memicu kekecewaan dari banyak rumah Biliard di Kukar yang merasa diabaikan, padahal selama ini mereka menjadi pondasi pembinaan atlet Biliard.

Salah satu calon Ketua Umum POBSI Kukar, Rinaldi Kafka, secara terbuka menyampaikan keberatannya. Ia menilai, Muscab kali ini tidak berjalan adil karena hanya melibatkan klub-klub tertentu yang dinilai itu-itu saja.

"Padahal rumah Biliard di Kukar itu banyak. Kalau saya data dan yang saya tahu, ada sekitar 16 sampai 20 rumah Biliar. Tapi yang hadir hari ini, yang tidak terdaftar saja ada sekitar 9 sampai 10. Ini kan jelas tidak adil," ungkapnya pada Kutairaya.com

Ia juga menjelaskan, beberapa rumah Biliar sebenarnya sudah menyatakan siap untuk terlibat, namun terkendala waktu dan kurangnya koordinasi dari panitia. Akibatnya, banyak yang akhirnya tidak bisa ikut dalam Muscab.

"Kami ini ingin keadilan. Rumah Biliar itu pondasi. Dari sinilah bibit-bibit atlet lahir. Supaya potensi atlet itu merata, bukan hanya fokus di Tenggarong saja," tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya ketimpangan yang janggal. Ada rumah Biliar yang sudah berdiri belasan hingga puluhan tahun, namun tidak diakui. Tapi sebaliknya, ada yang baru berdiri satu atau dua bulan justru sudah dilibatkan.

"Di Tenggarong ada yang sudah 18 tahun tidak diakui gara-gara masalah pribadi. Di Loa Janan ada yang 20 tahun. Tapi yang baru sebulan dua bulan malah dimasukkan. Ini kan lucu, jelas ada keberpihakan," ujarnya.

Menurutnya, rumah Biliar seharusnya memiliki hak suara karena secara tidak langsung berkontribusi besar, baik dalam pembinaan atlet maupun pendapatan daerah.

"Sebagai rumah Biliar, kami menyumbang devisa. Bayar izin ke Pemda, bayar pajak paling tidak 10 persen. Harusnya kami dilibatkan sebagai anggota luar biasa," imbuhnya.

Ia mengatakan, aturan yang dipakai panitia terlalu sempit karena hanya mengakui klub berdasarkan struktur administratif, sementara keberadaan rumah Biliar diabaikan.

"Di Samarinda, Balikpapan dan daerah lain, rumah Biliar semua ikut vote. Itu adil. Jangan cuma klub yang legalitasnya hanya ketua, sekretaris, bendahara, tapi anggotanya tak jelas. Harapan kami sederhana, rangkul semua rumah Biliar se Kukar, ada sekitar 19-20. Buka komunikasi, transparan soal anggaran, kejuaraan, pelatihan dan try out. Atlet dipanggil, diseleksi terbuka. Jangan ada yang otoriter sendiri," paparnya.

Disaat itu juga, hadir Pengprov POBSI Kaltim untuk bisa menyelesaikan perkara tersebut, untuk sementara telah didiskusikan dari beberapa pihak mengenai permasalahannya.

Setelah itu, Ketua POBSI Kukar periode sebelumnya Sopiyan, telah diberikan arahan untuk segera mencari jalan keluarnya. Dan Muscab kali ini terpaksa ditunda, dan beberapa pihak kini bisa mendapatkan hak suaranya, namun dengan beberapa syarat yang disepakati bersama.

"Muscab POBSI Kukar ditunda, dan akan dilakukan kembali pada Rabu 21 Januari 2026, agar bisa mengakomodir semuanya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak, pertama rumah Biliard yang tidak memiliki NIB, tidak punya hak suara, klub yang tidak aktif tidak dapat memilih, dan rumah Biliard tidak aktif selama setahun tidak punya hak suara," pungkasnya. (*zar)