Potret Segiri Grosir dan Pasar Segiri sebagai salah satu tempat perputaran ekonomi publik.(Foto:Abi/KutaiRaya)
‎

‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menaruh perhatian pada kelancaran arus distribusi kebutuhan pokok sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju kenaikan harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di daerah.
‎
‎Salah satu langkah yang konsisten dijalankan adalah penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Skema ini menjadi fondasi pengendalian inflasi Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
‎
‎Wakil Ketua I TPID Kaltim, Budi Widihartanto, mengatakan strategi tersebut terbukti mampu menjaga inflasi daerah tetap terkendali, bahkan berada di bawah angka nasional, khususnya saat periode rawan seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
‎
‎“Inflasi yang stabil penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim agar tetap berkelanjutan,” ucap Budi.
‎
‎Pada Desember 2025, Budi mengungkapkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim mencatat inflasi bulanan sebesar 0,71 persen. Sementara secara tahunan, inflasi berada di level 2,68 persen, masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 2,92 persen.
‎
‎Meski demikian, tekanan inflasi bulanan terpantau meningkat dibandingkan November 2025 yang berada di angka 0,41 persen. Kenaikan ini terutama dipicu lonjakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
‎
‎“Kontribusi terbesar berasal dari kelompok pangan, khususnya ikan dan sayuran. Faktor cuaca seperti curah hujan tinggi dan gelombang laut turut memengaruhi pasokan, ditambah meningkatnya permintaan jelang Nataru,” jelasnya.
‎
‎Selain pangan, kelompok transportasi juga memberi andil cukup signifikan akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki yang tercatat mengalami deflasi tipis.
‎
‎Untuk menekan gejolak harga, TPID Kaltim juga mengintensifkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini dijalankan bersama TPID kabupaten/kota melalui berbagai intervensi langsung ke masyarakat.
‎
‎“Selama Desember 2025, tercatat ada 24 kegiatan Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras SPHP yang digelar di berbagai daerah sebagai langkah stabilisasi harga,” kata Budi.
‎
‎Ke depan, TPID Kaltim memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, terutama dalam menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok, agar inflasi tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. (*Abi)