• Jum'at, 04 September 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.(Foto: Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Para kontraktor meminta kepastian kepada pemerintah daerah, terkait pembayaran pekerjaan dengan progres 100 persen pada 2025 kemarin.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Kontraktor Kukar (FKK), Andi Husri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang kejelasan pembayaran pekerjaan, di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/1/2025).

Ia mengatakan, dari hasil RDP itu telah terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan kontraktor, yaitu para kontraktor akan dibayar pekerjaan mereka sekitar bulan Februari-Maret 2026 mendatang.

"Dalam melakukan pembayaran pekerjaan ini, memang harus ada ketentuan. Ada beberapa tahapan, seperti melakukan pendataan dan pihak Inspektorat melakukan review terhadap nilai utang yang ada," katanya.

Dia berharap, keputusan itu bisa memberikan angin segar bagi para kontraktor yang belum dibayar pekerjaan mereka.

Karena uang itu akan digunakan untuk kebutuhan operasional material hingga membayar gaji karyawan.

"Pembayaran pekerjaan itu nantinya ada 2 opsi, di antaranya pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil atau pemerintah menalangi dengan meminjam bank. Sehingga persoalan ini menjadi tuntas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan, pembayaran pekerjaan 2025 dengan progres 100 persen akan menjadi utang dan dibayar pada 2026 ini.

Nantinya OPD terkait akan mendata jumlah utang dan menyerahkan ke Inspektorat, untuk dilakukan review.

"Pengumpulan berkas pekerjaan penagihan 2025 yang belum dibayarkan, akan dikumpulkan oleh OPD terkait paling lambat 31 Januari 2026 ini ke Inspektorat. Agar Inspektorat bisa segera melakukan review terhadap pekerjaan tersebut," kata Yani.

Ia menjelaskan, setelah review itu berjalan dan sesuai dengan ketentuan.

Maka, Februari itu bisa segera dibayarkan.

Pihaknya akan memastikan terhadap kondisi kas daerah memang tersedia dan mendahulukan untuk pembayaran utang.

"Kita bayar utang dulu, kemudian menjalankan kegiatan di 2026," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen terus mengawal aspirasi ini.

Karena pekerjaan proyek ini berkenaan untuk kemaslahatan orang banyak. (Ary)



Pasang Iklan
Top