Kantor BPJS Kesehatan Kukar.(Foto:Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Sebanyak 34.346 orang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kutai Kartanegara (Kukar) tidak aktif.

Adapun penyebab dari tidak aktifnya BPJS masyarakat tersebut, yakni mereka masih memiliki tunggakan, lalu ada yang baru putus hubungan kerja (PHK) dan lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati mengatakan, peserta BPJS yang tidak aktif itu masih kategori minim.

Pasalnya, jumlah seluruh peserta BPJS ini mencapai sekitar 813.926 jiwa.

Tingkat keikutsertaan peserta BPJS ini telah mencapai 100 persen.

"Dari jumlah peserta itu, ada sekitar 95,88 persen peserta BPJS yang aktif dan peserta yang tidak aktif sekitar 4,12 persen," kata Ika kepada Kutairaya, Rabu (17/12/2025).

Ia menyebutkan, data BPJS itu terbagi mandiri terdiri dari kelas 1, 2 dan 3 dan dibiayai pemerintah daerah, dengan BPJS kelas 3.

"Untuk peserta mandiri kelas 1 sebanyak 3.744, untuk kelas 2 sebanyak 6.542 dan kelas 3 sebanyak 67.238 dan sisanya dibiayai oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Sedangkan peserta mandiri yang nonaktif terdiri dari Kelas 1 sekitar 1.687, kelas 2 sebanyak 2.579 dan kelas 3 sebanyak 17.630 orang.

Dalam hal ini, pihaknya terus berupaya mendorong peserta BPJS ini untuk segera mengaktifkan kartunya.

BPJS Kesehatan Kukar memiliki program rehab, yang bertujuan untuk para peserta BPJS yang menunggak ini dapat membayar tunggakannya secara bertahap.

"Kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik melalui Diskominfo maupun Puskesmas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, keikutsertaan BPJS ini sangat penting.

Karena BPJS ini bagian dari upaya membantu masyarakat Kukar, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang ditangani oleh BPJS dan penyakit sesuai dengan ketentuan.

"BPJS Kesehatan ini merupakan jaminan kesehatan, karena biaya pelayanan kesehatan ini tidak bisa diprediksi. Sehingga BPJS ini sangat penting," ujarnya.

Salah seorang warga Maluhu, Muhammad Joko mengatakan, telah terdaftar sebagai peserta BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, setiap berobat di Puskesmas namanya sudah terdaftar dan gratis.

"Program pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS ini luar biasa. Program ini sangat penting dan membantu masyarakat, khususnya yang memiliki penghasilan rendah," kata Joko. (Ary)