Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Kutim, Bontang dan Berau), Syarifatul Syadiah
‎

‎SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Kutim, Bontang dan Berau), Syarifatul Syadiah mengatakan, perlu adanya kolaborasi antar pemerintah dan swasta di daerah-daerah terdalam, seperti Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
‎
‎Menurut Syarifatul, upaya pemerintah harus ditingkatkan lagi dalam membangun daerah-daerah di seluruh wilayah Kaltim, terutama pada wilayah terluar, terdalam dan tertinggal (3T), salah satunya di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
‎
‎Persoalan seperti infrastruktur dasar, listrik, pendidikan serta kesehatan, harus menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang menempati wilayah tersebut.
‎
""Pelayanan dan infrastruktur dasar harus terpenuhi. Keberadaan infrastuktur jalan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, ini semua jadi kebutuhan dasar masyarakat. Makanya, sekecil apapun masyarakatnya, kesejahteraan mereka tetap harus di perhatikan," ucapnya.
‎
‎Sebelumnya, dia mengaku dapat informasi di Kecamatan Sandaran hampir tidak ada infrastruktur.

Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur berskala besar di tengah efisiensi dan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD), akan menguras APBD cukup besar.
‎
"Pembangunan sangat diperlukan di sana, tapi satu sisi pembangunan infrastruktur yang besar, tentu akan membuat APBD Kutim lelah nantinya," tuturnya.
‎
Sekadar ‎diketahui, APBD Kabupaten Kutai Timur di tahun 2026 mengalami penurunan hampir setengah dari APBD Kutim di tahun ini (2025).

Tahun ini, APBD Kutim berada di angka Rp 9,8 triliun.

Sementara itu, APBD Kutim 2026 mendatang turun drastis hingga ke angka Rp 5,7 triliun.

Penurunan ini menuntut pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta.
‎
"Kutim ini besar, tambangnya juga besar, contoh KPC. Saya rasa, perusahaan jangan hanya memberikan dana CSR saja ke masyarakat yang berada di lingkar tambangnya. Tapi ke daerah-daerah yang memang membutuhkan juga, sehingga akan terjadi kolaborasi antar pemerintah dan swasta," jelasnya.
‎
‎Maka itu, dia mengingatkan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni agar segera dikurangi.

Sebagai gantinya, belanja modal harus ditingkatkan, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan publik.
‎
"Yang saya garis bawahi adalah proses penyelesaian jembatan nibung. Jembatan itu, merupakan jembatan penghubung antar Kutim dan Berau. Saya berharap itu segera selesai," ucapnya penuh harap. (ADV DPRD KALTIM)