Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, H. Abdulloh saat menggelar PDD ke 11 di Balikpapan.(Dok. Abdulloh)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com) : Kualitas demokrasi daerah sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi publik, dan kemampuan warga dalam mengawal kebijakan Pemerintah.

Penguatan demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada pemilu, dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajiban sangat penting, untuk menjaga Kaltim tetap dalam koridor pemerintahan yang bersih dan responsif.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD provinsi Kalimantan Timur, H. Abdulloh, saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke-11, berlangsung di rumah warga Jalan Pattimura RT 47, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, Minggu (30/11/2025) kemarin.

"Kegiatan PDD merupakan sarana edukasi politik, yang terus digencarkan DPRD Kaltim, agar masyarakat memiliki pemahaman utuh tentang demokrasi," ujarnya.

Politikus Golkar ini mengatakan, kegiatan PDD akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan lembaga perwakilan rakyat, untuk memastikan masyarakat Kaltim tetap menjadi subjek utama dalam proses pembangunan daerah.

“Kami ingin warga benar-benar paham bahwa demokrasi berjalan baik ketika rakyat aktif, kritis, dan terlibat langsung dalam kehidupan bernegara, dan ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun Kaltim yang maju dan beradab,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam agendi ini, hak-hak masyarakat sipil yakni mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, berhak mendapat pengayoman dari pemerintah dan orang lain serta berhak atas kesejahteran berbagai aspek.

Hak partisipasi dalam pemerintahan, yaitu berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta berhak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hak atas layanan publik, berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mengawasi standar pelayanan, menyampaikan pengaduan dan mendapatkan advokasi atau perlindungan jika diperlukan.

“Kemudian hak-hak konstitusional, berhak mendapatkan pendidikan, memeluk agama sesuai keyakinan, dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan,” imbuhnya.

Acara yang dihadiri para tokoh masyarakat, pemuda, dan warga sekitar tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Fauzi Adi Firmansyah dan Irwan Irpansyah. (One/Adv)