Ketua DPRD Kaltim.(Aby Kutairaya)

‎
‎SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud menyampaikan kondisi keuangan Kaltim sedang dalam masa kritis.
‎
‎Hal ini disampaikannya usai agenda Paripurna ke-44 DPRD Kaltim.

Dia mengatakan dengan gamblang, kritisnya keuangan Kaltim merupakan efek dari pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD), kebijakan dari pemerintah pusat.
‎
"Keuangan kita kritis dan langsung berdampak pada kemampuan fiskal kita. Sehingga kita harus memangkas sub-sub mana yang bisa dipangkas," ucap Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Masud.
‎
‎Kendati demikian, dia menegaskan, program prioritas tidak boleh mengalami pemangkasan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
‎
"Sektor prioritas tetap berjalan dan tidak akan terpangkas," tuturnya.
‎
‎Saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim berada di angka Rp 15,15 triliun yang memberikan ruang terbatas pada sektor belanja langsung maupun tidak langsung.

Apalagi komponen belanja daerah itu memiliki angka yang hampir setara.
‎
‎"Sekitar Rp 5-7 triliun akan kita gunakan untuk belanja tidak langsung, Rp 5 triliun untuk dibagi ke kabupaten/kota, dan sisanya untuk kebutuhan fiskal," ujarnya.
‎
Sekadar ‎diketahui, besaran APBD yang disisihkan untuk kebutuhan fiskal sebesar Rp 2-3 triliun.

Meskipun demikian, politisi Golkar yang memimpin DPRD Kaltim tersebut memastikan semua sektor yang bersifat penting dan prioritas akan tetap terakomodir.

Selain itu, Bantuan Keuangan (Bankeu) tetap akan diberikan, meskipun selisih kandas Bankeu cukup tinggi.
‎
‎Perlu diketahui, TKD Kaltim terpangkas lebih dari 50 persen dari Rp 9,33 triliun menjadi Rp 3,13 triliun.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) terjun bebas hingga ke angka Rp 1,62 triliun. (ADV DPRD KALTIM)