Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.(Aby/Kutairaya)


SAMARINDA,(KutaiRaya.com): DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai upaya menurunkan angka stunting di Kaltim masih menghadapi tantangan serius.

Hal ini didasari oleh minimnya pemerataan tenaga ahli gizi dan perbaikan sanitasi, mengingat kedua aspek tersebut dianggap sebagai langkah paling mendesak untuk dibenahi pemerintah daerah. Rabu (26/11/2025)

Berdasarkan data prevalensi stunting terakhir, pada tahun 2024 masih menunjukkan angka 22,2 persen atau sekitar 39.137 anak lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Menanggapi kondisi ini, pemerintah daerah memerlukan strategi efektif dalam upaya penanganan agar lebih fokus dan tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menilai keberadaan ahli gizi di lini pelayanan dasar belum optimal.

Ia menjelaskan, stunting tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan makanan, tetapi melibatkan banyak faktor, termasuk kesehatan remaja putri, kondisi ibu hamil, hingga kualitas sanitasi rumah tangga.

"Ahli gizi berperan besar dalam mendampingi pencegahan stunting. Selain gizi, sanitasi buruk, seperti MCK yang tidak layak juga memberi kontribusi besar pada kasus stunting," ucap Ananda.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan 1.000 hari pertama kehidupan menjadi waktu paling menentukan bagi tumbuh kembang anak.

Maka itu, posyandu yang menjadi garda terdepan harus didukung tenaga kesehatan yang mumpuni dalam memahami pemantauan gizi dan perkembangan secara menyeluruh.

Selain itu, ia juga menyoroti masih banyak remaja putri yang masuk usia reproduksi sedang mengalami anemia, sehingga berisiko melahirkan bayi dengan kondisi gizi buruk.

Jika masalah tersebut tidak dicegah sejak dini, rantai stunting akan terus berlanjut.

"Dari hulunya harus baik dulu. Kalau remaja putrinya tidak sehat, risikonya terbawa sampai ke generasi berikutnya," tuturnya.

Legislator Kaltim itu menilai, persoalan stunting bukan sekadar jumlah fasilitas kesehatan, tetapi seberapa efektifkah suatu program yang diusung dapat berjalan, terlebih harus mampu menjangkau keluarga yang berisiko.

Maka itu, ia mendorong agar pemetaan wilayah rawan stunting serta penambahan tenaga gizi di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memperkuat tindakan pencegahan.

Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri mencatat penurunan stunting hanya 0,7 persen dalam 3 tahun terakhir.

Lebih lambat dibandingkan penurunan nasional yang sudah melewati angka 1 persen.

Hal ini menjadi indikator bahwa intervensi sensitif, seperti sanitasi, air bersih, dan edukasi
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu dipercepat.

"Kita bicara tentang generasi emas 2045. Kalau masalah stunting saja belum selesai, bagaimana kita bisa maju? Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak kita tumbuh kuat dan cerdas," ucapnya. (ADV DPRD KALTIM)