Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(Aby/Kutairaya)


SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Puluhan kelompok yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 10 November 2025, di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka melakukan protes terkait kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Para demonstran menilai porsi pembagian dana saat ini belum memberikan keadilan bagi daerah sebagai penghasil sumber daya alam.

Menanggapi aksi itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan publik merupakan bagian penting dari proses kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

"Kami menghargai langkah masyarakat yang turut menyampaikan sikap penolakan atas rencana pemotongan DBH untuk Kaltim," ucap Firnadi di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).

Legislator Kaltim itu menjelaskan, tekanan fiskal yang dialami oleh daerah memang menjadi persoalan yang berat.

Jika pendapatan daerah turun, maka akan berdampak pada kemampuan anggaran yang juga ikut berkurang, sehingga berbagai agenda pembangunan ikut terhambat.

Terlebih APBD Kaltim yang sebelumnya bisa menembus Rp 21 triliun, kini hanya sekitar Rp 15 triliun.

"Selama ini pembangunan di Kaltim disokong APBD sekitar Rp 21 triliun dan sekarang tinggal Rp 15 triliun. Itu jelas sangat berpengaruh," ujarnya.

Melihat kondisi itu, Firnadi mendorong agar masyarakat bisa menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemangkasan DBH.

Kendati demikian, ia mengingatkan penyampaian pendapat di muka umum tetap harus mengikuti aturan hukum dan menjaga ketertiban.

Ia menegaskan, akan terus mengikuti proses pembahasan DBH di tingkat pusat.

Ia berharap, setiap keputusan yang dihasilkan nantinya harus menjamin kepentingan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Benua Etam.

"Kami berharap aspirasi itu tetap disampaikan secara tertib dan sesuai ketentuan agar pesan yang dibawa bisa diterima dengan baik," kata politisi PKS itu. (ADV DPRD KALTIM)