Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan.(Aby Kutairaya)


SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Menyoal terkait realisasi serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang saat ini masih berada di angka 69%, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan turut memberikan tanggapan sebab berkaitan dengan perkembangan kinerja anggaran sektor pendidikan.

Agusriansyah menilai, rendahnya angka serapan bukan disebabkan lambannya suatu program, melainkan struktur anggaran pendidikan yang didominasi oleh komponen rutin, seperti gaji dan tunjangan kesejahteraan.

"Anggaran Dinas Pendidikan itu banyak gaji, banyak kesejahteraan. Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berjalan tiap bulan, jadi wajar kalau realisasinya bertahap," ujarnya.

Legislator Kaltim itu menjelaskan, tambahan realisasi biasanya terjadi pada komponen anggaran, seperti Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta program pendukung lainnya yang memang dicairkan di sesi berikutnya.

Sementara untuk proyek infrastruktur, ia menambahkan, pada perubahan anggaran tidak dimungkinkan lagi untuk mengejar pekerjaan fisik yang sulit diselesaikan di penghujung tahun anggaran.

"Kalau infrastrukturnya, di perubahan memang tidak diperbolehkan kalau tidak bisa terkejar. Jadi sisanya kemungkinan sudah dihitung, seperti BOSDA yang belum turun," tambahnya.

Dewan Kaltim itu juga menyoroti pernyataan Gubernur Kaltim yang menargetkan tren produktivitas anggaran dapat mencapai 92% hingga akhir tahun dan menetapkan batas punishment apabila realisasi tak mencapai 93-94%.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan memiliki peluang besar mengejar target karena struktur anggarannya relatif stabil.

Terkait program distribusi pakaian seragam murid juga akan mulai berjalan dan diperkirakan turut mendorong serapan anggaran.

"Menurut saya Dinas Pendidikan bisa. Karena mayoritas anggarannya itu soal kesejahteraan gaji, TPP, BOSDA sebagai pengganti penggratisan siswa. Itu anggaran yang terarah dan tidak bisa diganggu," tuturnya.

Di akhir pembahasan, jika kemungkinan pemangkasan apabila target tidak tercapai, Agusriansyah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan kepala daerah untuk menetapkan

"Kalau info tidak mencapai target itu dipangkas, ya kembali ke Pak Gubernur. Apa yang diucapkan ya harus direalisasikan. Kita tidak boleh hanya bicara tanpa pelaksanaan," ujarnya. (ADV DPRD KALTIM)