Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.(Foto:Aby Eko)


SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Ketua DPRD kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menyebut belum terima hasil koordinasi pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), terhadap penolakan Fraksi Rakyat Kaltim pada pemangkasan Dana Bagi hasil (DBH) Kaltim oleh pemerintah pusat. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengungkap komunikasi intens terus dibangun, dalam mengawal protes masyarakat adat terhadap pemangkasan DBH kaltim tersebut, Kamis (20/11/2025)

Sebelumnya, masyarakat adat yang tergabung dalam fraksi rakyat kaltim telah melakukan RDP bersama DPRD Kaltim. Muatan utamanya, ialah penolakan teradap pemangkasan TKD Kaltim oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Sabaruddin mengungkapkan bahwa hasil RDP telah berada di tangan pimpinan DPRD Kaltim. Meskipun dirinya belum mengetahui, sudah sejauh mana perkembangan terhadap hasil RDP tersebut.

"Waktu RDP itu kan yang hadir Wakil Ketua Ibu Ananda Emira Moeis, memang laporan RDP itu sudah di serahkan ke pimpinan, tapi saya masih belum mendapat perkembangannya sampai sekarang bagaimana," ucap Sabaruddin.

Menurutnya, untuk masalah teknis langkah DPRD kaltim telah dijalankan. Akan tetapi, untuk hasil akhirnya dirinya mengarahkan untuk langsung mengonfirmasi Ketua DPRD Kaltim.

"Yang jelas semua sudah berjalan, untuk hasil akhirnya silahkan konfirmasi Pak Ketua DPRD Kaltim ya," sambungnya.

Bukan tanpa alasan, dirinya mengungkapkan, bahwa saat ini Komisi II telah menjalankan fungsinya yang sesuai dengan mekanisme kerja. Sehingga, kata Sabaruddin, Komisi II kedepan hanya akan menunggu intruksi dari Ketua DPRD Kaltim.

"Kita sudah menjalankan sesuia dengan tupoksi, mendegarkan dan menyampaikan hasil RDP, laporan juga sudah masuk, tinggal dari pimpinan bagaimana," katanya.

Termasuk, kata politisi Gerindra tersebut, terkait dengan koordinasi dan komunikasi antar pimpinan DPRD dan komisi, agar terus di tingkatkan. Tujuannya, agar mempercepat pembahasan agar tidak berlarut.

Di waktu yang berbeda, saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa dirinya hingga saat ini belum menerima laporan yang resmi terkait dengan hasil pertemuan yang membahas DBH tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa pada saat agenda RDP bersama Fraksi Rakyat Kaltim, ia sedang berada di luar kota.

"Saat agenda itu RDP itu berlangsung saya sedang diluar kota, terkait dengan hasilnya seperti apa, saya belum tau seperti apa, tapi nanti akan dibahas," ucap Hamas Sapaan akrab Ketua DPRD Kaltim.

Namun, dirinya berkomitmen untuk mengawal DBH dapat berjalan dan dirasakan oleh masyarakat kaltim sesuai dengan peruntukkannya.

"Kita akan tetap perjuangkan agar DBH berjalan, termasuk kita akan berkomunikasi lintas fraksi di DPRD kaltim dan APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia)," ujarnya.

Meski begitu, ia tetap menjelaskan bahwa, DBH tanpa pemangkasan merupakan hal yang cukup berat untuk dipertahankan. Pasalnya, kebijakan pemangkasan tersebut bersifat nasional.

"Perjuangan tetap kita lakukan, tapi jika DBH tanpa pemangkasan agak berat ya, karena sifatnya ini nasional dan merata," pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)