Wabup Kukar Rendi Solihin Saat Menyampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPRD.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025).

Pada kesempatan itu, Rendi mengapresiasi seluruh saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Kukar yang lebih baik.

"Apresiasi dan masukan dari seluruh fraksi adalah bahan bakar penting bagi kami di jajaran eksekutif untuk memastikan RAPBD tahun 2026 benar-benar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kepentingan masyarakat," ujar Rendi

Rendi menyampaikan pemerintah daerah sependapat dengan analisis Fraksi PDI Perjuangan mengenai tantangan penurunan pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 7,35 triliun.

Penyesuaian ini salah satunya dipicu oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Menjawab hal tersebut, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kami juga akan mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui lobi ke kementerian dan skema pendanaan lain yang sah," tuturnya.

Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar atas pandangan strategis dan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal Kukar.

Rendi mengemukakan, Fraksi Golkar menilai arah kebijakan pembangunan Kukar telah sejalan dengan RPJMD 2021–2026 dan tema pembangunan nasional.

"Pemerintah daerah setuju bahwa proyeksi pendapatan Rp 7,35 triliun masih memiliki ruang optimalisasi. Karena itu, kami akan terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pajak daerah melalui digitalisasi pelayanan dan kerja sama dengan perbankan serta fintech seperti GoPay dan DANA,"katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan tetap berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan.

"Kami berkomitmen untuk tidak bergantung pada utang daerah dan lebih mengutamakan efisiensi serta peningkatan pendapatan baru," ucap Rendi.

Rendi menyampaikan kesepahaman dengan Fraksi Partai Gerindra terkait tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat yang mencapai hampir 89 persen, sementara kontribusi PAD baru sekitar 10 persen.

"Pemerintah daerah akan berupaya agar belanja daerah lebih produktif, terutama pada pembangunan infrastruktur publik, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Rendi menambahkan, berbagai masukan Fraksi Gerindra terkait perencanaan yang realistis, evaluasi kinerja, serta penguatan akuntabilitas anggaran akan menjadi pedoman penting dalam pembahasan RAPBD selanjutnya.

Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rendi menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan anggaran secara tepat sasaran dan berkualitas.

"Kami akan mempercepat proses perencanaan di awal tahun agar pelaksanaan program bisa segera berjalan. Fokus kami tetap pada program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat,"ucapnya.

Rendi juga memberi apresiasi atas dukungan PKB terhadap peningkatan target PAD hingga 15 persen sebagai langkah menuju kemandirian fiskal.

Ia menilai gagasan PKB untuk menambah porsi anggaran energi terbarukan menuju target nasional 23 persen pada 2026 sebagai langkah visioner.

Terakhir, Rendi menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem yang menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 7,35 triliun.

Ia menjelaskan, penurunan ini disebabkan tidak adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang besar sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan 2025.

"Angka Rp 7,35 triliun disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian, dengan memperhitungkan pagu indikatif dari dana transfer pemerintah pusat," kata Rendi.

Ia menekankan program kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan dikelola secara lintas sektoral oleh berbagai OPD, mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan gratis, hingga program padat karya.

"Masukan Fraksi NasDem agar pemerintah daerah mengkaji potensi PAD baru, khususnya dari sektor perusahaan daerah, akan segera kami tindak lanjuti dengan instruksi kepada OPD terkait untuk melakukan kajian intensif dan menyusun regulasi pendukungnya," ucap Rendi. (adv/dri)