Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.(Andri wahyudi/kutairaya)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan, pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran daerah di tengah kondisi efisiensi dan penurunan Pendapatan Belanja Daerah (PBD).

Kendati demikian, ia tetap optimistis dengan perencanaan dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kukar, seluruh program pembangunan dapat berjalan maksimal pada tahun 2026.

Hal ini disampaikan Rendi usai Acara Rapat Paripurna DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025).

"Di tengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya angka PBD, kami tetap optimistis. Dengan pengalokasian anggaran yang baik serta kolaborasi bersama DPRD dalam menyusun seluruh rencana kerja, kami yakin pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 akan berjalan lancar," ujar Rendi.

Ia menjelaskan, kondisi efisiensi ini bukan hal baru bagi Kukar.

Bahkan pada masa pandemi COVID-19 sekitar lima tahun lalu, APBD juga sempat mengalami penurunan. Namun seiring waktu, anggaran kembali meningkat secara bertahap.

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keberkahan sekaligus tantangan dalam mengelola keuangan daerah.

"Ketika anggaran bertambah tentu menjadi berkah, namun ketika berkurangpun kita harus siap. Yang terpenting bagaimana setiap rupiah yang ada dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tututnya.

Rendi menekankan, pentingnya penyempurnaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbit yang merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan daerah.

Ia berharap seluruh program tersebut dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026, seiring dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

"RPJMD Kukar Idaman Terbaik ini harus segera diselesaikan sebelum akhir tahun agar seluruh OPD (Organisasi Perangkat Desa) bisa mulai mengeksekusi program pada 2026. Kita sudah beberapa kali rapat intensif dengan Pak Bupati dan OPD terkait untuk memastikan semua siap," ujarnya.

Rendi mengingatkan seluruh OPD agar tidak lagi berorientasi pada administrasi semata, tetapi lebih fokus pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jangan lagi pakai pola pikir lama, hanya membuat dokumen tanpa dampak nyata. Banyak dokumen yang hanya jadi tumpukan kertas, padahal seharusnya bisa menjadi beras di rumah warga. Kita ingin memastikan setiap rupiah di Kukar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya. (adv/dri)