Kegiatan Fasilitasi Penjaringan Perangkat Desa di Ruang Rapat DPMD Kukar. (Andri Wahyudi/Kuatairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memfasilitasi proses penjaringan perangkat desa di sejumlah wilayah. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan mengingat adanya dinamika di tingkat desa, seperti pengunduran diri, perubahan struktur organisasi, maupun pengisian jabatan yang kosong.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan bahwa penjaringan perangkat desa merupakan hal yang fleksibel karena bisa terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan desa.

"Masih ada penjaringan perangkat desa karena sifatnya fleksibel. Ada yang mundur, meninggal dunia, atau desa menambah struktur perangkatnya. Jadi kami tidak bisa memastikan jumlah pastinya, tetapi proses ini tetap berjalan," ujarnya Kamis (30/10/2025).

Menurut Poino, sepanjang tahun 2025 ini sudah lebih dari 10 desa yang difasilitasi DPMD Kukar untuk melakukan penjaringan perangkat desa. Setiap proses dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan, syarat menjadi calon perangkat desa telah diatur secara jelas. Di antaranya, pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, serta batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat pendaftaran.

"Selain itu, calon perangkat desa juga harus sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah terlibat masalah hukum," tambahnya.

Dari total 193 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, proses penjaringan perangkat desa dapat terjadi di desa mana pun sesuai dengan kondisi masing-masing. Beberapa faktor seperti pengunduran diri, meninggal dunia, atau pemberhentian karena pelanggaran disiplin menjadi alasan dilakukannya rekrutmen baru.

"Kami berharap, proses penjaringan perangkat desa ini dapat menghasilkan aparatur desa yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat," tutupnya. (adv/dri)