Kegiatan Musrenbangdes Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan.(DPMD Kukar)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai langkah awal dalam penyusunan arah pembangunan untuk tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah desa dalam merancang program prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Musrenbangdes ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, yang hadir memberikan pendampingan sekaligus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2026.

Arianto menjelaskan, Musrenbangdes merupakan tahapan wajib dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang menekankan prinsip partisipatif dan transparan. Ia mengapresiasi Desa Bakungan yang dinilai telah memahami mekanisme perencanaan dengan baik serta melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam prosesnya.

"Alhamdulillah, Desa Bakungan sudah memahami bagaimana proses Musrenbangdes berjalan. Kegiatan kemarin juga dihadiri seluruh unsur penting, mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga pendamping desa. Semuanya berjalan dengan lancar," ujar Arianto, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Arianto menyebutkan bahwa hasil kesepakatan dari Musrenbangdes akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas tahun 2026. Adapun fokus utama mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta penguatan kebersihan dan keamanan lingkungan.

"Harapan kami, semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Ini juga harus sejalan dengan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat desa," tutupnya.

Melalui kegiatan ini, DPMD Kukar berharap desa-desa lain dapat mencontoh Desa Bakungan dalam melaksanakan Musrenbangdes secara tertib, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (adv/dri)