Ground Breaking Pembangunan SPBN di Anggana.(PT. MGRM)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dikerjakan oleh PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).

Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dan beroperasi pada pertengahan 2026.

Hal ini disebabkan karena yang dijual ini merupakan BBM bersubsidi, sehingga diperlukan proses dalam mengurus pendistribusian dari BPH Migas ke Patra Niaga dan ke SPBN Kukar.

Direktur PT. MGRM, Efri Novianto mengatakan, pembangunan tersebut merupakan penugasan dan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga harus dilaksanakan.

Ia mengemukakan dari sisi bisnis menjual BBM bersubsidi itu tak memiliki banyak keuntungan.

Namun ini untuk memudahkan nelayan Kukar, khususnya zona pesisir dalam mendapatkan BBM bersubsidi.

"Selama ini nelayan mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Kalau menggunakan BBM nonsubsidi pastinya lebih mahal," kata Efri kepada Kutairaya, Senin (27/10/2025).

Sebagian besar biaya operasional nelayan dipengaruhi dari BBM.

Saat ini nelayan bisa mendapatkan BBM yang telah dititipkan ke SPBU di Sungai Meriam.

"BBM yang akan dijual di SPBN Anggana, yaitu Solar dan Pertalite," ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan SPBN ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk mendapatkan izin tersebut tidaklah mudah, dalam mengurus perizinan sejak Januari-Agustus 2025, ini baru terbit izinnya.

"Untuk mendapatkan izin tersebut, kita melakukan pendampingan kepada nelayan, khususnya dalam melengkapi persyaratan perizinan," katanya.

Dalam hal ini, para nelayan harus memiliki kartu Kusuka, buku nelayan hingga kartu pas kecil nelayan. Atas dasar tersebut, nelayan baru bisa mendapatkan BBM.

"Dari data itu diserahkan ke Pemkab Kukar, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim dan ke KPP. Setelah itu keluar rekomendasi pembangunan SPBN dan mendapatkan jatah kuota BBM," ujarnya.

Dari hasil pendataan di lapangan, ada sekitar 300 nelayan yang sedang diusulkan untuk mendapatkan pas kecil.

Dari 300 itu, ada sekitar 100 nelayan yang sudah mendapatkan kartu pas kecil.

"Melihat kebutuhan nelayan yang telah didata, untuk BBM yang dibutuhkan sekitar 90.000 liter per bulan," ucapnya. (ary)