Penyerahan BLT di Desa Rapak Lambur.(Dok. Pemdes Rapak Lambur)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Kegiatan penyaluran dilakukan belum lama ini dengan menyasar kelompok warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.

“Penyaluran BLT tahun ini tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Desa terkait pembagian Dana Desa. Hanya saja porsi anggarannya memang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya,” ujar Yusuf, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 alokasi BLT mencapai sekitar 40 persen dari total Dana Desa. Namun, pada tahun 2025 ini porsinya menurun menjadi sekitar 20 persen lebih, sesuai dengan kebijakan terbaru yang menekankan keseimbangan antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

“Jumlah penerima bantuan juga berkurang. Tahun lalu lebih dari 100 orang, sedangkan tahun ini sekitar 60 orang. Seluruhnya adalah warga lansia dan penyandang disabilitas yang memang membutuhkan dukungan ekonomi tambahan,” terangnya.

Menurut Yusuf, meskipun jumlah bantuan tidak besar, keberadaannya tetap sangat berarti bagi penerima manfaat. BLT digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

“Harapan kami, bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Sebagian besar penerima adalah warga yang sudah tidak produktif lagi, sehingga BLT ini menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Selain program BLT, Pemerintah Desa Rapak Lambur juga terus mengupayakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di sektor pertanian, peternakan, serta penguatan ketahanan pangan. Semua program tersebut dijalankan sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di tingkat desa.

“Program ini bukan hanya soal bantuan tunai, tapi juga bentuk kepedulian kami untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam hal kesejahteraan,” pungkas Yusuf. (Dri/Adv)