Kegiatan Silaturahmi Bupati Kukar di Kembang Janggut.(DPMD Kukar)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat peran desa dan Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan daerah. Melalui pendampingan langsung dalam kunjungan kerja Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Kecamatan Kembang Janggut, DPMD Kukar berperan aktif dalam evaluasi dan penguatan program pembangunan berbasis RT, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Genting Tanah ini dihadiri oleh seluruh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus RT dari 11 desa se-Kecamatan Kembang Janggut. Kepala DPMD Kukar, Arianto, turut mendampingi Bupati dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan teknis dan pembinaan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Arianto, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa program Rp50 juta per RT yang telah berjalan selama dua tahun terakhir benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPMD Kukar juga membantu melakukan evaluasi teknis dan administrasi serta memberikan arahan terkait peningkatan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT pada tahap berikutnya.

"Kami dari DPMD Kukar memastikan agar pelaksanaan program berbasis RT ini tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kenaikan nilai bantuan menjadi Rp150 juta merupakan kebijakan strategis Bupati Aulia Rahman Basri yang perlu kita kawal bersama agar manfaatnya lebih luas," jelas Arianto, Sabtu (11/10/2025).

Ia menjelaskan, peningkatan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Melalui pendampingan DPMD, RT diharapkan mampu mengelola dana dengan transparan, akuntabel, serta berdampak langsung bagi warga.

"Bupati berpesan agar penggunaan dana tidak hanya berfokus pada infrastruktur kecil, tetapi juga mendukung layanan dasar. Misalnya, membantu anak-anak agar tetap bersekolah, memastikan akses kesehatan warga, dan mendukung kelompok masyarakat rentan," lanjutnya.

Dalam forum tersebut, DPMD Kukar juga menerima berbagai masukan dari pengurus RT dan kepala desa, seperti usulan peningkatan insentif, penyesuaian mekanisme pencairan dana, serta perluasan kegiatan yang dapat dibiayai program ini. Seluruh masukan itu dicatat sebagai bahan evaluasi bagi penyempurnaan kebijakan ke depan.

Arianto menegaskan, DPMD Kukar berperan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping bagi pemerintah desa serta masyarakat agar program pembangunan berbasis RT berjalan efektif.

"Bupati memang bekerja dari Tenggarong, tapi melalui DPMD kami pastikan arah kebijakan beliau sampai ke desa dan RT. Inilah bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah yang benar-benar menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah," tegasnya.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Kukar, DPMD, dan masyarakat desa, program pembangunan berbasis RT diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Kukar Idaman yang inovatif, damai, mandiri, dan sejahtera. (adv/dri)