Longsor di lereng inlet Terowongan Selili (Foto:Siti/KutaiRaya)



SAMARINDA (KutaiRaya.com): Proyek pembangunan Terowongan Selili di Jalan Sultan Alimuddin kembali menjadi sorotan setelah lereng sisi inlet mengalami longsor beberapa hari terakhir. Padahal, proyek sudah mencapai progres sekitar 98 persen dan sebelumnya direncanakan akan segera memasuki tahap uji coba.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama soal keamanan jalur terowongan ketika nanti resmi difungsikan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas perencanaan sejak awal.

Ia menyampaikan bahwa dalam dokumen awal perencanaan, ternyata tidak ditemukan adanya kajian atau identifikasi terhadap potensi longsor di area inlet. Akibatnya, titik tersebut menjadi lokasi terjadinya longsor setelah sebelumnya juga ditemukan retakan-retakan di lereng sejak awal tahun.

"Dalam hal ini, kami mencatat bahwa dalam dokumen perencanaan tidak ada kajian atau identifikasi terhadap titik-titik yang berpotensi longsor. Akibatnya, longsor pun terjadi di area inlet," ungkap Deni, Senin (14/07/2025).

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran penting agar evaluasi dilakukan tidak hanya dari sisi penanganan teknis, tapi juga akar penyebabnya.

Ia meminta agar konsultan perencana proyek dihadirkan untuk memberikan penjelasan menyeluruh, termasuk soal metode dan pendekatan teknis yang dipakai.

"Evaluasi tidak boleh hanya pada aspek penanganan, tetapi juga pada penyebab utamanya," ujarnya.

Sementara itu, dari pihak kontraktor pelaksana PT PP, Prasetyo, menjelaskan bahwa sejak Februari pihaknya telah menemukan indikasi awal berupa retakan di sisi inlet dan melakukan investigasi teknis selama beberapa bulan bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) guna mengecek kondisi tanah dan kekuatan struktur di sekitar lokasi.

"Jadi di bulan Februari ada muncul retakan-retakan. Kita sudah melakukan investigasi dari bulan Februari sampai Mei. Kita ambil isi tanah lagi dan merencanakan desainnya dari bulan Juni sampai sekarang bulan Juli," ucap Prasetyo.

Ia menambahkan, perbaikan ke depan akan dilakukan dengan menambah struktur penahan sepanjang 72 meter di sisi inlet maupun outlet untuk memperkuat daya dukung lereng. Desain baru ini akan segera dipaparkan ke Pemerintah Kota Samarinda untuk mendapatkan persetujuan teknis dan anggaran.

"Jadi pengerjaan ke depan nanti ada struktur perpanjangan di sisi inlet dan di sisi outlet sepanjang 72 meter untuk meningkatkan daya dukung lereng kita,"jelasnya.

Selain mengkritisi perencanaan, DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran. Pasalnya, dampak dari longsor tersebut membuat proyek harus kembali mendapatkan tambahan biaya yang cukup besar. Dinas PUPR Samarinda menyebutkan bahwa anggaran penanganan lanjutan telah diajukan melalui perubahan APBD 2025 sebesar Rp39 miliar.

Sementara Kepala Dinas PUPR, Desy Damayanti mengatakan bahwa penambahan anggaran akan difokuskan untuk penanganan teknis, termasuk pelandaian lereng, penguatan struktur, serta penataan ulang kawasan inlet agar lebih aman dan tertata secara visual.

"Kami sendiri sudah menyusun rencana lanjutan untuk menangani potensi longsoran. Penanganan ini mencakup seluruh aspek, termasuk keamanan pengguna. Untuk struktur badan jalan, saat ini sudah tidak ada masalah. Penanganan lanjutan hanya difokuskan pada penyesuaian posisi inlet dan beautifikasi area yang sebelumnya dipotong-potong akibat pekerjaan konstruksi," terang Desy.

Rencana penanganan tersebut lanjutnya juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar kemiringan lereng diturunkan demi menjamin keamanan jangka panjang. Selain perpanjangan struktur, akan diterapkan metode teknis seperti pemasangan rock bolt, ground anchor, regrading lereng, hingga penggunaan shotcrete dan wiremesh. (skn)