(Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan.Foto:Istimewa)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan berharap, wacana pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim segera ditindaklanjuti.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini, langkah ini merupakan solusi strategis dan terobosan penting dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah klasik.

Sebelumnya, disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyebutkan bahwa program ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Pemprov Kaltim bahkan tengah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu sukses mengoperasikan fasilitas serupa.

Firnadi menilai, selama ini pengelolaan sampah masih terbatas pada aktivitas dasar seperti pemilahan dan pengumpulan melalui bank sampah.

"Padahal, jika dikelola lebih lanjut dalam bentuk industri pengolahan, sampah terutama plastik memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah sebatas memilah dan mengumpulkan. Tapi kalau sudah masuk tahap pengolahan dan punya nilai tambah, itu luar biasa. Kita sangat dukung,” ungkap Firnadi saat ditemui di Tenggarong belum lam ini.

Ia menegaskan, bahwa pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi lingkungan maupun ekonomi daerah. Apalagi data produksi sampah terus meningkat setiap hari.

"Saya berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti sebagai janji politik atau dokumen perencanaan semata. Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, kita sangat siap mendukung. Tapi harus ada komitmen anggaran dan pelibatan lintas sektor, termasuk dunia usaha di Kaltim, " terangnya.

Ia menambahkan, bahwa ada dua skema realistis yang bisa diterapkan. Pertama, pembangunan langsung oleh Pemprov dan sampah dari kabupaten/kota dikirim ke pusat pengolahan. Kedua, masing-masing daerah membangun pabrik secara mandiri dengan dukungan dana dari provinsi dan dikelola oleh BUMD atau Perusda.

“Kalau skemanya seperti itu, pasti akan melibatkan BUMD juga. Tinggal nanti siapa yang sediakan lahan dan siapa yang tangani operasionalnya. Apa pun yang bisa mengatasi persoalan sampah itu memang harus kita dukung. Ini bukan hanya masalah provinsi, tapi juga masalah kabupaten/kota, " pungkasnya. (One/Adv)