(Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel.Foto:Istimewa)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Usai rampungnya proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemerintahan daerah tersebut harus segera bergerak cepat menyelesaikan masalah administrasi.

Hal ini agar pembangunan di Kabupaten Mahulu tidak tertunda lebih lama.

Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel kepada awak media, usai memimpin rapat Paripurna ke-22 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (9/07/2025) lalu,

Menurut politisi Gerindra tersebut, saat ini pentingnya percepatan pemulihan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahulu. Dinamika politik yang berkepanjangan pasca-pilkada telah menahan sejumlah agenda strategis di Mahulu, termasuk RPJMD.

"Harapan kita tentu yang terbaik, ini kan sudah berproses. Pertama diterima pemilihan ulang, kedua tentu kita mengapresiasi putusan MK dan sudah diterima. Terpenting selanjutnya terkait administrasi pemerintahan karena berproses, jadi lambat. RPJMD-nya juga lambat. Itu harapan kita supaya secepat-cepatnya hal itu bisa ditangani," ungkap Ekti Imanuel.

Ia memastikan, dirinya siap untuk mengawal proses pemulihan birokrasi di pemerintahan Kabupaten Mahulu bersama DPRD Kaltim.

Dirinya juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk para pendukung pasangan calon yang kalah, agar menghentikan konflik dan mengedepankan rekonsiliasi demi masa depan daerah. Sekarang saatnya bersatu membangun Kabupaten Mahulu.

"Yang paling dirugikan dari ketidakpastian politik adalah masyarakat di Kabupaten Mahulu. Terhambatnya pengesahan RPJMD dan tertundanya pelaksanaan program kerja menyebabkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat," tutupnya. (One/Adv)