(Wakil Ketua Komisi Akhmed Reza Fachlevi)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Pekan lalu, Komisi III DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Akhmed Reza Fachlevi melakukan kunjungan ke Komisi XII DPR RI di Jakarta.

Menurut Reza, kunjungan ini terkait dengan maraknya tambang ilegal di Kaltim dan permasalahan tata kelola daripada pertambangan itu sendiri.

"Kemarin kita melaksanakan kunjungan di DPR RI, dalam hal ini terkait dengan maraknya tambang ilegal di Kaltim dan permasalahan tata kelola daripada pertambangan itu sendiri, " ujar Reza saat ditemui di Tenggarong, Senin (30/06/2025).

Politisi Gerindra ini mengatakan, kunjungan ini sangat positif sekali, karena Komisi XII DPR RI menerima kami dan nantinya mereka akan menindaklanjuti setiap laporan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari DPRD provinsi Kaltim agar Komisi XII nantinya bisa menindaklanjutinya dengan turun ke lapangan.

"Dalam hal ini memang kedepan tata kelola pertambangan harus baik, jadi nanti bagaimana aktivitas pertambangan di Kaltim sendiri memang banyak diluar daripada kaidah-kaidah yang ada, " ungkapnya.

Ia mengaku, bahwa saat ini memang masih banyak konflik dengan masyarakat, kemudian masih banyak yang menggunakan fasilitas umum daripada Pemerintah maupun milik masyarakat digunakan untuk aktvitas pertambangan.

"Dan ini memang menjadi salah satu masukan bagi kita semua untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, karena dalam hal ini kami di DPRD Kaltim khususnya di Komisi III memang tidak mempunyai kewenangan sesuai aturan, namun kami akan menyampaikan apa-apa saja yang memang menjadi kendala ataupun permasalahan yang ada di Kaltim khususnya tambang ilegal dan lainnya, " terangnya.

Ia menambahkan, isu tambang ilegal, konflik lahan, pelanggaran tata ruang, hingga minimnya program pemberdayaan masyarakat menjadi sorotan utama. Hal ini ni bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi soal keadilan sosial dan keselamatan warga.

"Kunjungan ini menandai langkah serius DPRD Kaltim untuk mendorong regulasi baru dan penataan ulang tata kelola sumber daya alam demi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sinergi antara pusat dan daerah jadi kunci utama, " tandasnya. (One/Adv)