Teks Foto : Kegiatan Bimtek Pengelolaan Aset Desa, Dorong Optimalisasi SIPADE dan PADes


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Nimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan aset desa. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 23 hingga 24 Juni 2025, bertempat di Hotel Haris Samarinda, dan diikuti oleh puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan aset. Menurutnya, meskipun pengelolaan keuangan desa sudah berjalan cukup baik, namun pencatatan dan pelaporan aset desa masih perlu mendapat perhatian serius.

"Pengelolaan aset desa sebetulnya sudah difasilitasi melalui aplikasi SIPADE, yang bisa digunakan secara online maupun offline. Namun kami mendorong agar penggunaannya dilakukan secara daring, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan yang terbaru Permendagri Nomor 3 Tahun 2024," jelas Arianto Selasa (24/6/2025).

Ia menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan aset merupakan dua sisi yang saling terkait. Ketika desa mengalokasikan dana untuk membangun atau membeli sesuatu, maka output-nya berupa aset harus dicatat dan dikelola dengan baik.

"Contohnya, kalau desa membangun gedung atau membeli lahan, itu menjadi aset desa yang harus tercatat. Lebih dari itu, aset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)," lanjutnya.

Arianto berharap, aset desa yang ada tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia mencontohkan, gedung atau lapangan yang dikelola desa bisa disewakan, asal memiliki regulasi yang jelas dan pengelolaan yang transparan.

"Jangan sampai aset hanya dibangun dan setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan, tapi tidak pernah dimanfaatkan atau menghasilkan. Setidaknya, aset itu bisa membiayai perawatannya sendiri," tegasnya.

Namun demikian, Arianto mengakui adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh desa di Kukar. Dari total 193 desa yang menjadi target pelatihan, baru 56 desa yang bisa mengikuti bimtek tahun ini akibat rasionalisasi anggaran. Pihaknya berharap pada perubahan anggaran mendatang, alokasi untuk pelatihan bisa ditingkatkan.

Sebagai informasi tambahan, DPMD Kukar saat ini juga tengah melakukan pendampingan penyusunan dokumen etnografi desa, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan identitas sosial budaya desa secara menyeluruh.

"Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas desa, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga identitas sosial dan potensi ekonomi," pungkas Arianto. (adv/dri)