(Anggota DPRD Kaltim Akhmad Reza Fachlevi)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Persoalan infrastruktur menjadi prioritas utama Kabupaten Kukar, khususnya terkait pengendalian banjir, perbaikan jalan, dan pembangunan sistem drainase yang masih belum optimal dan perlu penanganan segera secara terencana.

Untuk itu, dengan kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025–2030 yang baru dilantik, semoga persolaan ini bisa diatasi sesuai janji kampanyenya.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar Alhmad Reza Fachlevi, yang turut menghadiri pelantikan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025–2030 oleh Gubernur Kaltim, di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/06/2025).

"Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk menata arah pembangunan Kukar secara lebih progresif dan terukur, " ujar Reza.

Politisi muda Gerindra ini mengatakan, kondisi pembangunan di Kukar saat ini masih belum menunjukkan lompatan signifikan. Sejumlah sektor strategis, terutama infrastruktur dasar, masih membutuhkan perhatian serius.

“Yang diprioritaskan adalah infrastruktur, baik itu dari pengendalian banjir, kemudian juga pembangunan jalan dan drainase,“ imbuhnya.

Untuk itu, Reza berharap kepada kepemimpinan Aulia-Rendi yang dinilainya memiliki legitimasi kuat dari hasil pemilu langsung dan membawa beban janji politik yang harus segera diwujudkan.

“Kami berharap dengan hadirnya Pak Aulia dan Pak Rendi sebagai kepala daerah ini bisa membawa Kukar lebih maju lagi,” harapnya.

Ia menambahkan, kesinambungan program pemerintahan sebelumnya harus menjadi bagian dari strategi percepatan, bukan justru dirombak total. Program yang sudah berjalan baik tinggal diperkuat dari sisi pelaksanaan dan distribusi anggaran, dengan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat.

"Maka komitmen politik dari pasangan kepala daerah baru juga penting dalam merangkul semua elemen. Sinergi lintas lembaga, baik antara legislatif, eksekutif, akademisi, maupun masyarakat sipil, adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap berbagai persoalan Kabupaten Kukar, " tutupnya. (One/Adv)