(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Setiap menjelang tahun ajaran baru, masalah klasik terkait minimnya jumlah sekolah negeri terkait daya tampung sekolah kembali mencuat.

Anggota Komisi IV DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan Damayanti menilai, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai hal biasa.

Menurutnya, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di Balikpapan perlu perhatian.

"Mengingat Balikpapan merupakan pintu gerbang Benua Etam sekaligus daerah penyangga utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun. Sekitar 51 persen lulusan jenjang SMP di Balikpapan tidak tertampung di SMA, SMK, atau sekolah sederajat milik pemerintah provinsi, " jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih aktif hadir dan mengambil peran nyata dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Kita mendorong Pemprov Kaltim harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi setiap tahun ajaran baru, kita ketahui bersama ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi. Artinya, 51 persen anak-anak kita dari jenjang SMP ke SMA atau SMK itu tidak terakomodir dengan keberadaan sekolah negeri yang disediakan," terangnya.

Ia mengaku, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas, terlebih dalam menghadapi geliat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan IKN.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan sekolah swasta sebagai solusi utama. Pemerintah harus hadir memberikan jaminan akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah,” tambahnya.

Ia pun mendorong Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera melakukan pemetaan kebutuhan sekolah baru, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan wilayah-wilayah yang rawan terjadi penumpukan pendaftar.

“Jadi saya sangat berharap sekali peran serta dari Pemerintah Provinsi Kaltim tidak menutup mata,” tegasnya. (One/Adv)