(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Adanya keluhan para petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser terkait kelangkaan pupuk bersubsidi ditanggapi anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan.

Politikus partai Golkar dari Dapil PPU Paser ini mengatakan, terkait hal ini perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap jalur distribusi pupuk, serta penegasan siapa saja yang berhak menerima pupuk bersubsidi.

"Saya mendorong agar tata niaga pupuk di Kaltim segera dibenahi agar tidak terus jadi polemik setiap tahun, " tegasnya.

Menurutnya, kelangkaan pupuk ini sudah berlangsung cukup lama dan diduga kuat akibat ulah oknum yang mempermainkan alur distribusi. Pupuk yang seharusnya dijual kepada petani justru dialihkan ke pedagang atau pengepul, lalu didistribusikan keluar daerah.

"Saya menduga pupuk bersubsidi ini dijual ke pengepul lalu dibawa keluar daerah. Akibatnya, stok di dalam daerah jadi langka. Ini merugikan petani-petani kita, " ujarnya.

Meski begitu, Fadly tetap menilai perlu ada transparansi dalam penyaluran pupuk agar petani yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal.

"Saya berharap ada pembenahan sistem yang lebih adil dan berpihak pada petani kecil. Kita tidak ingin pupuk justru jadi lahan permainan. Kalau terus begini, petani yang benar-benar butuh akan terus dirugikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa pupuk bersubsidi itu kebutuhan dasar petani. Tapi sekarang mereka sulit mendapatkannya. Ke depan kita akan dorong agar sistem jual beli pupuk bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran, hanya untuk petani yang memang berhak.

"Saya juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, agar tidak terus dikeluhkan petani, " tukasnya. (One/Adv)