• Jum'at, 23 Mei 2025
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



TENGGARONG (KutaiRaya.com) Pasca penangkapan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga atas dugaan tindakan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite menjadi Pertamax, membuat kerasahan masyarakat.

Salah satu warga asal Tenggarong Roni sangat menyayangkan kejadian tersebut. Sebab masyarakat yang membeli BBM jenis Pertamax menginginkan kendaraannya lebih awet dan irit.

"Dengan kejadian ini, kami merasa cemas dan khawatir terhadap BBM yang selama ini dikonsumsi apakah betul isi Pertamax atau Pertalite yang dioplos,"kata Roni pada Kutairaya, Rabu (26/2/2025).

Pihaknya berharap, adanya peran pemerintah daerah terhadap pengawasan pendistribusian atau kualitas BBM dari Pertamina. Sehingga masyarakat tak merasa dirugikan akibat adanya tindakan oknum tersebut.

"Jika memang BBM ini dioplas, maka saya merasa dirugikan. Karena setiap melakukan pembelian BBM di SPBU selalu menggunakan jenis Pertamax ataupun Pertamax Turbo," ucapnya.

Ia mengaku, selama ini memang belum ada tanda tanda permasalahan mesin pada kendaraan. Karena di daerah luar jika diperhatikan melalui media sosial banyak masyarakat mengeluhkan atas kerusakan kendaraanya akibat BBM yang tak sesuai ketentuan.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar Sayid Fhatullah menjelaskan, pemerintah daerah tak mengawasi terkait dengan isi atau kualitas BBM. Namun pemerintah daerah hanya melakukan tera ulang atau mengukur kapasitas liter BBM itu.

"Pemerintah daerah juga merasa dirugikan akibat kejadian tersebut, karena kendaraan Dinas untuk BBMnya menggunakan BBM non subsidi atau Pertamax dan sejenisnya,"jelas Sayid Fhatullah.

Pihaknya juga mengapresiasi kepada Aparat Penegak Hukum, yang telah meringkus terduga pelaku atas tindakan pengoplosan BBM itu. Artinya penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara adil dan berjalan dengan baik.

"Terima kasih kepada aparat penegak hukum, yang telah berhasil meringkus pelaku tindakan pengoplosan BBM. Terduga pelaku itu juga telah merugikan negara maupun masyarakat," ungkapnya. (ary)



Pasang Iklan
Top