TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kukar melalui Program Kukar Idaman. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mempermudah proses perizinan dan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM.
Setelah melakukan diskusi dengan beberapa pelaku usaha mikro, Edi mengungkapkan bahwa banyak masukan berharga yang diterimanya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah aktif mengembangkan usahanya, baik dalam bidang kuliner, konten kreator, maupun komunitas-komunitas seperti komunitas tuli.
"Program pengembangan UMKM ini sejalan dengan prioritas kami dalam mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, serta Disperindag," kata Edi, Selasa (13/8/24)
Dalam diskusi tersebut, beberapa pelaku usaha menyampaikan kendala yang mereka hadapi, seperti sulitnya mengurus label halal dan tantangan dalam bermitra dengan toko modern. Edi menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang ingin naik kelas.
"Saya setuju dengan usulan yang diberikan. Kita akan merancang format pendampingan yang lebih baik untuk membantu pelaku usaha mikro agar bisa naik kelas, dari mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah. Diskusi ini sangat produktif, dan saya akan memastikan dinas-dinas terkait dapat menangani isu-isu ini dengan lebih baik ke depannya," tambah Edi.
Bupati Edi juga mencatat bahwa sektor UMKM di Kukar terus berkembang setiap tahunnya, dengan jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi UMKM mencapai lebih dari 86 ribu pada tahun 2024. Namun, dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan klasifikasi usaha, serta mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti akses permodalan dan pengadaan bahan baku.
"Kami sedang memikirkan pola kemitraan yang dapat diterapkan di masa depan, di mana pelaku usaha dapat memesan kebutuhan bahan baku mereka, dan kelompok-kelompok tertentu akan mengelolanya. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kebutuhan lokal dapat dipenuhi dengan baik," tutup Edi.
(adv/dri)