• Selasa, 16 September 2025
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kutai Kartanegara



Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugroho Aji

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Salah satu upaya utama adalah membentuk relawan peduli api di setiap kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugroho Aji, mengungkapkan bahwa karhutla adalah ancaman tahunan yang bisa diprediksi, BPBD Kukar telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Dan BPBD telah melakukan patroli di daerah-daerah rawan seperti Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Muara Jawa, dan Muara Kaman, yang biasanya mengalami karhutla mulai bulan Juni hingga Juli.

"Kami telah menyiapkan personel, pembiayaan, dan peralatan. Selain patroli, kami juga membentuk relawan masyarakat peduli api di setiap kecamatan secara bergiliran. Relawan ini dilatih untuk pemadaman api dengan alat sederhana bersama teman-teman dari Kementerian Kehutanan dan Manggala Agni," ujar Setianto Jumat (17/5/24).

Selain itu, BPBD Kukar bersama Manggala Agni, Damkar, dan KPH Kehutanan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Peran relawan sangat vital karena mereka sering menjadi sumber informasi pertama mengenai kejadian karhutla.

"Relawan memberikan laporan awal yang sangat kita harapkan, dan kami segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami memiliki regu beranggotakan 8 orang yang selalu siaga 24 jam untuk merespons kejadian," tambahnya.

Selain patroli dan peningkatan kapasitas, BPBD Kukar juga menyerahkan bantuan peralatan kepada relawan. Mengingat luasnya kawasan karhutla di Kukar, yang setiap tahun cenderung meningkat, terutama di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan IKN, perhatian lebih diberikan untuk wilayah-wilayah tersebut.

"Karhutla di wilayah IKN menjadi persoalan internasional, oleh karena itu kami juga diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan di sana. Pemerintah pusat juga diminta untuk membantu dalam hal peralatan hingga terbentuknya satuan kerja yang terkait dengan masalah ini," tutup Setianto. (adv/dri)



Pasang Iklan
Top